JAKARTA--Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) melaporkan kasus suap-menyuap dalam proses rekrutmen CPNS 2010 di Kabupaten Musi Banyusin (Muba), Sumatera Selatan, pada formasi 2010.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) Nova Andika kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Jumat (29/4).
"Di Kabupaten Muba, sedikitnya ada tujuh CPNS yang terindikasi suap. Mereka diprioritaskan dari kalangan keluarga pejabat Muba," ungkap Nova Andika.
Dia berharap BKN dan instansi terkait dapat menindaklanjuti laporan IBSW tersebut dengan melakukan investigasi secara komprehensif.
Terhadap pengaduan IBSW, Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, memang banyak keluhan pengaduan kepada BKN terkait proses rekrutmen CPNS di daerah. Laporan tersebut sudah banyak yang ditindaklanjuti sampai proses penyelesaian.
Mengenai kasus penyuapan di Muba, Tumpak menyatakan, bila ada pengaduan resmi dan ditemukan bukti-bukti awal, BKN akan bertindak. "Kalau terbukti memang ada suap, bisa dilakukan tes CPNS ulang ataupun pembatalan NIP bagi CPNS Kabupaten Muba yang disinyalir bermasalah tersebut," tegasnya.
Ditambahkannya, BKN berkomitmen mencegah dan memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen CPNS, baik pusat maupun daerah. (esy/Sumber
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) Nova Andika kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Jumat (29/4).
"Di Kabupaten Muba, sedikitnya ada tujuh CPNS yang terindikasi suap. Mereka diprioritaskan dari kalangan keluarga pejabat Muba," ungkap Nova Andika.
Dia berharap BKN dan instansi terkait dapat menindaklanjuti laporan IBSW tersebut dengan melakukan investigasi secara komprehensif.
Terhadap pengaduan IBSW, Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, memang banyak keluhan pengaduan kepada BKN terkait proses rekrutmen CPNS di daerah. Laporan tersebut sudah banyak yang ditindaklanjuti sampai proses penyelesaian.
Mengenai kasus penyuapan di Muba, Tumpak menyatakan, bila ada pengaduan resmi dan ditemukan bukti-bukti awal, BKN akan bertindak. "Kalau terbukti memang ada suap, bisa dilakukan tes CPNS ulang ataupun pembatalan NIP bagi CPNS Kabupaten Muba yang disinyalir bermasalah tersebut," tegasnya.
Ditambahkannya, BKN berkomitmen mencegah dan memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen CPNS, baik pusat maupun daerah. (esy/Sumber
:jpnn.com)
0Komentar