PNS membayar gaji, ilustrasi
JAKARTA-PELITAKARAWANG.COM-.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis data tentang besaran tunjangan pejabat per bulan. Angka yang tercantum di bawah ini adalah nilai keseluruhan tunjangan pejabat setiap pemerintah provinsi (pemprov).
Rilis data ini terkait pemberitaan bahwa APBD sebagian besar terserap justru untuk mengongkosi pegawai ketimbang menggerakkan roda ekonomi di daerah. Dalam data itu terlihat, gaji pokok pejabat kecil, namun tunjangan yang didapatnya cukup besar.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan, 124 dari 526 kabupaten/kota se-Indonesia terancam bangkrut. Alasannya pada APBD 2011, 124 daerah itu memiliki belanja pegawai di atas 60 persen dan belanja modalnya 1 hingga 15 persen. Selanjutnya, sebanyak 16 daerah memiliki belanja pegawai di atas 70 persen.
Jika kondisi ini tetap dibiarkan, maka kebangkrutan akan mengancam daerah dalam dua sampai tiga tahun mendatang. Pasalnya APBD hanya digunakan untuk membayar gaji PNS.
Juru bicara Kemendagri Reydonnizar Moenok pada Kamis (7/7), menyatakan, pada 2007 porsi rata-rata belanja pegawai pemda sekitar 44 persen. Angka itu meningkat menjadi 55 persen pada 2010. Sedangkan belanja modal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat mengalami penurunan dari 24 persen pada 2007 menjadi 15 persen pada 2010.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan, 124 dari 526 kabupaten/kota se-Indonesia terancam bangkrut. Alasannya pada APBD 2011, 124 daerah itu memiliki belanja pegawai di atas 60 persen dan belanja modalnya 1 hingga 15 persen. Selanjutnya, sebanyak 16 daerah memiliki belanja pegawai di atas 70 persen.
Jika kondisi ini tetap dibiarkan, maka kebangkrutan akan mengancam daerah dalam dua sampai tiga tahun mendatang. Pasalnya APBD hanya digunakan untuk membayar gaji PNS.
Juru bicara Kemendagri Reydonnizar Moenok pada Kamis (7/7), menyatakan, pada 2007 porsi rata-rata belanja pegawai pemda sekitar 44 persen. Angka itu meningkat menjadi 55 persen pada 2010. Sedangkan belanja modal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat mengalami penurunan dari 24 persen pada 2007 menjadi 15 persen pada 2010.
10 besar daftar pemprov dengan tunjangan tertinggi
DKI JakartaEselon I Rp 50.000.000
Eselon II Rp 28.000.000
Eselon III Rp 10.550.000
Eseloon IV Rp 6.560.000
Staf Rp 5.850.000
BantenEselon I Rp 50.000.000
Eselon II Rp 11.489.362
Eselon III Rp 4.213.953
Eselon IV Rp 2.617.450
Staf Rp 950.000
Jawa BaratEselon I Rp 40.000.000
Eselon II Rp 30.000.000
Eselon III Rp 11.000.000
Eselon IV Rp 7.000.000
Staf Rp 5.000.000
Kalimantan TimurEselon I Rp 30.000.000
Eselon II Rp 10.000.000
Eselon III Rp 3.600.000
Eselon IV Rp 3.325.000
Staf Rp 2.350.000
Sumatera UtaraEselon I Rp 25.000.000
Eselon II Rp 6.000.000
Eselon III Rp 2.500.000
Eselon IV Rp 1.500.000
Staf Rp 1.000.000
Kepulauan RiauEselon I Rp 22.000.000
Eselon II Rp 16.000.000
Eselon III Rp 10.500.000
Eselon IV Rp 7.000.000
Staf Rp 2.500.000
Sulawesi TengahEselon I Rp 20.000.000
Eselon II Rp 15.000.000
Eselon III Rp 1.700.000
Eselon IV Rp 1.500.000
Staf Rp 750.000
NADEselon I Rp 17.500.000
Eselon II Rp 12.500.000
Eselon III Rp 7.500.000
Eselon IV Rp 4.500.000
Staf Rp 4.000.000
Sulawesi UtaraEselon I Rp 17.750.000
Eselon II Rp 12.750.000
Eselon III Rp 3.250.000
Eselon IV Rp 1.750.000
Staf Rp 1.250.000
Jawa TimurEselon I Rp 13.800.000
Eselon II Rp 10.272.000
Eselon III Rp 9.565.200
Eselon IV Rp 6.158.000
Staf 4.800.000
SUMBER
Redaksi & YPK: Trims,Semoga Bermanfaat & Memberikan Kemaslahatan Bagi kita...Amin.
0Komentar