KARAWANG, PEKA – Diduga dana untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) yang sudah diplot dalam Dana Desa (DD) tahun 2015 dan 2016 bersumber dari anggaran Pusat tidak direalisasikan oleh pemerintah Desa Lemahmakmur, Kecamatan Tempuran. 
Bangunan PAUD Desa Lemahmakmur

Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa pengelola PAUD yang ada di Desa Lemahmakmur, mereka tidak merasa menerima bantuan tersebut dari anggaran tahun 2015 maupun anggaran tahun 2016.

Seperti halnya diungkapkan oleh salah seorang pengelola PAUD Al-Hidayah, Dusun Babakan Hoe, Desa Lemahmakmur, Misbah Oboy mengatakan, dirinya mengaku tidak pernah menerima bantuan dari desa. 

“Adanya bantuan melalui desa untuk PAUD saya sendiri tidak tahu, walaupun sebelumnya pemerintah desa pernah mengatakan PAUD nya akan menerima bantuan dari desa, tetapi belum terealisasi,” ungkapnya ketika dihubungi melalui telepon selularnya, senin (30/1/2017).

Hal senada juga diungkapkan oleh pengelola PAUD Al-Huda, Dusun Wagirterong, Desa Lemahmakmur, Uun menuturkan, dirinya juga belum pernah menerima bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui DD kepada pemerintah desa. 

“Pemerintah desa memang pernah menjanjikan akan meberikan bantuan melalui DD tahap dua tahun 2016 namun belum juga terealisasi hingga saat ini. Ketika ditanyakan ke camat, camat hanya bilang akan menegur saja,” terangnya.

Sementara itu Kepala Desa Lemahmakmur, Wawan mengatakan, terkait bantuan untuk PAUD yang sudah diplot di DD tahap dua tahun 2016 memang ada namun hingga saat ini tidak kunjung cair. 
“Belum cair kang dana desa tahap dua tahun 2016 mah, ini mah dana luncuran kang. Adapun utnuk dana desa tahun 2015 tidak ada bantuan untuk PAUD,” Ujar Kades ketika dihubungi melalui telepon selularnya.

Ditempat berbeda Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Fraksi Gerindra Komisi A, H. Saepudin Zuhri ketika ditemui di kediamannya mengatakan, ketika memang anggaran untuk pendidikan dan kesehatan yang sudah diplot, harus direalisasikan. Karena anggaran dari negara tersebut bukan untuk digunakan oleh golongan apalagi pribadi, karena itu uang rakyat.

“Setahu saya dana luncuran untuk saat ini tidak ada. Dan jika memang ada pemerintah desa yang hingga saat ini anggarannya belum bisa dicairkan berarti desa tersebut bermasalah dengan anggaran sebelumnya,” katanya.#dzr-novi.