Oknum KUA di Karawang Melakukan Pungli Pernikahan - PELITA KARAWANG

Breaking

Post Top Ad

Sabtu, 28 Januari 2017

Oknum KUA di Karawang Melakukan Pungli Pernikahan


Karawang,PEKA-.Saat ini tak sedikit warga dan Kades mulai kebingungan oleh ulah oknum-oknum KUA di Kabupaten Karawang,yang menjadi penyebab adalah tingginya biaya nikah dan lambat surat nikah selain banyak hal yang dipungli.(28/1/2017).

WA pengaduan dari Kades
 di Karawang
Kabar nikah gratis dalam kantor,dihari kerja dan bayar sekian ratus ribu diluar area perkantoran perwakilan kemenag Kabupaten tersebut adalah paslu belaka,pasalnya tak sedikit mennikah dalam kantor tetap membayar apalagi  diluar jam kerja dan rumah mempelai.

Modus oknum KUA tersebut menurut warga dan beberapa Kades adalah mengedepankan petugas keamilan dan kalobrorasi dengan oknum-oknum  KUA termasuk oknum petugas TU nya.

Keluhan-keluhan yang disuarakan warga akibat oknum KUA bukan saja dibenarkan oleh Kades-kades tetapi diamini pula oleh unsur pimpinan DPRD Karawang.

"Betul sekali kabar nikah gratis adalah bohong karena tak sedikit warga mengadukan prilaku oknum di KUA,mulai hal NA sampai keterlambatan surat nikah."Kedok mereka sederhana mulai waktu nikah berbarengan di hari libur samapi kepada pemenuhan surat nikah yang diperlambat,tegas anggota dewan Karawang.

Tak hanya tegasnya,selain surat nikah sudah jadi juga amil diperalat untuk meminta tebusan kepada warga yang menikah.Itu masih mendingan,katanya,ada istilah surat nikah sulit keluar dengan dalih banyak banget padahal ada suratnya.

Ia mencontohkan,ada seorang warga telah menikah di tahun 2000 silam dan membayar secara umum,lalu dirinya hendak berangkat umroh di tahun ini,sedangkan yang bersangkutan membutuhkan surat nikahnya untuk membuat KK dan Paspor tapi Masya Allah itu oknum banyak banget dalihnya sampai didatangi dan bentak-bentak baru dikeluarkan,ungkapanya.

Tak hanya itu pula,beber anggota legsilative Karawang ini,banyak cerita pula oknum KUA berani menikahkan orang tanpa jelas status dan persuratannya.Pokoknya segudang masalah disana untuk bab nikah dipungli saja.

Saya sudah sampaikan kondisi ini kepada pak Kemenag Karawang,beliau sudah tahu watak oknum kepala KUA dan TU nya yang suka main uang selama ini,terang anggota dewan tersebut.

Masih katanya,kelakukan buruk keduanya sudah diketahui kepala Kemenag.Silakan saja temui pak Sopyan pasti mengiyakan karena sudah ditembuskan kondisi dilapangan utama berkaitan diri pelaku,tukasnya,seraya meminta namanya disembunyikan.  

Satu kades di Karawang menyuarakan hal sama,bahkan ia menambahkanya,sekalian tanyakeun anu nikah dilaur kantor,jam kerja,hari kerja duitna disetorkeun ka nagara?da di amil na kudu wae,tapi tong cek uing.Demikan pengaduan sang Kades yang sudah merasa miris oleh oknum KUA.

Berita ini diturukan, pihak KUA yang diduga melakukan pungli belum bisa dikonpirmasi karena saat disambangi ke rumahnya tidak ada ditempat lalu di kantornya terlihat sepi karena bertepatan hari libur nasional.

Sementara,Kepala Kemenag Karawang pun sama belum bisa dikonpirmasi berkaitan kasus yang berkembang dimasyarakat akibat ulah-ulah oknum di KUA.

Sebelumnya pemerintah memberikan kesempatan menikah gratis kepada pasangan yang ingin menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA). 


Kendati demikian, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk nikah gratis tetpai nikah gratis hanya bisa dilakukan di KUA pada hari kerja, yakni Senin hingga Jumat.

"Kalau nikah gratis, cuma bisa nikah di KUA setiap Senin sampai Jumat, cuma pas jam kerja," kata petugas KUA , di Karawang

Di luar hari itu, yakni Sabtu atau Minggu, pasangan akan dikenakan biaya administrasi Rp 600.000. Demikian juga jika pernikahan digelar di luar kantor KUA. 

Menurutnya, biaya Rp 600.000 yang dikenakan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pelaksanaan nikah dan rujuk yang dilaksanakan di luar KUA kecamatan.

Biaya Rp 600.000 itu harus disetorkan ke bank yang ditentukan, kemudian bukti transfernya harus diserahkan ke petugas KUA untuk diproses.

"Jadi memang dari sananya, Mas, biaya itu. Kalau mau gratis, cuma bisa pas jam kerja dan di hari kerja," tuturnya.

Selain itu, calon mempelai wajib memenuhi persyaratan nikah dengan melengkapi sejumlah dokumen seperti pas foto ukuran 2x3 empat lembar, 3x4 satu lembar, dan 4x6 satu lembar dengan latar belakang biru.

Syarat lainnya, foto kopi KTP calon mempelai dua lembar, foto kopi kartu keluarga calon mempelai dua lembar, dan foto kopi KTP orangtua calon mempelai masing-masing satu lembar. 

Kemudian, calon mempelai wajib menyertakan surat pengantar dari ketua RT, surat pernyataan belum pernah menikah bermaterai Rp 6.000, dan disaksikan oleh ketua RT sebanyak dua lembar.

Setelah persyaratan dari ketua RT rampung, calon mempelai perlu meminta surat keterangan nikah dari kelurahan atau N1, surat keterangan asal-usul dari kelurahan atau N2, persetujuan kedua calon mempelai atau N3, dan surat keterangan tentang orangtua dari kelurahan, yaitu N4.

Terkait layanan nikah di KUA, Kementerian Agama membuka kesempatan bagi warga untuk melapor jika menemukan praktik gratifikasi. " Penghulu yang Terima Upah Terancam Pidana Gratifikasi "

Laporan tersebut bisa disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama melalui http://itjen.kemenag.go.id/dumas/form.#wa.
Posting Komentar