Karawang, PEKA - Aksi Honorer Kategori 2 terus didorong Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Karawang, selain ikut serta dengan masa aksi, PGRI juga ikut menyuarakan mandeknya Pemerintah Pusat mengangkat honorer menjadi CPNS selama bertahun-tahun.

Ilustrasi Para Honorer

Ketua DPD PGRI Karawang, Nandang Mulyana mengatakan, pihaknya ikut serta mendorong upaya jihad honorer K2 dalam menyuarakan statusnya selama ini yang masih kurang diprioritaskan pemerintah pusat. Sementara, pengadaan guru PNS sangat mendesak dan harus direalisasikan sesegera mungkin, termasuk di Karawang. 

Namun, selama ini diakui Nandang yang juga Kabid SMP Disdikpora Karawang ini, Pemerintah pusat cenderung plin-plan menyikapi honorer K2 yang selama ini bertahan menyuarakan nasibnya." Menurut akang mah, pusat tuh Plin Plan menyikapi honorer selama ini, gak jelas. Padahal kebutuhan guru PNS sudah sangat-sangat Mendesak," Ungkapnya.

Nandang menambahkan, beban daerah setiap tahun untuk K2 di Karawang sebenarnya Rp 42 Miliar. Meskipun diganjar Rp 400 ribu perbulan, honorer masih terus bertahan. Wajar saja, jika penolakan PP yang menggiring ke P3K maupun penolakan revisi oleh Komite ASN ditentang para honorer. 

Namun, sebutnya, kesimpulan aksi kemarin di Jakarta, walaupun kecewa karena belum bisa bertemu MenPan dan RB , namun setidaknya ada titik terang untuk dilanjutkan pembahasannya, bahkan penerbitan PP dan penolakan komite ASN atas revisi UU ASN disebut merupakan isu saja. 

Kalau demikian, maka sudah seharusnya pemerintah segera angkat para honorer menjadi PNS segera, tanpa batasan usia." PP dan Penolakan KASN atas revisi UU ASN konon isu saja, kalau begitu ayo segeralah angkat mereka," Harapnya.#sr-novi.