Film Sejarah "Dibisniskan" di Sekolah - PELITA KARAWANG

Breaking

Post Top Ad

pasang

Selasa, 07 Februari 2017

Film Sejarah "Dibisniskan" di Sekolah


KARAWANG, PEKA - Mengantongi surat izin rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang Nomor 420/2199/Sekrtariat pada 10 Agustus 2016 lalu, tidak membuat para guru bahkan UPTD sudi menerima tamu dari Lembaga Plestarian dan Penghayatan Nilai-Nilai Kejuangan 45 (LPPNK) untuk penayangan film sejarah di SD-SD. Pasalnya, teknis pemutaran film yang dikomandoi lembaga tersebut, mengorientasikan bisnis lantaran mengharuskan siswa berbayar Rp 5 ribu perorang.

Siswa dan Siswi SD
Guru SDN Karyamukti 2, Nurdin S.pd mengatakan, kegiatan penayangan film sejarah ini ada setiap tahun masuk ke sekolah-sekolahan termasuk tahun ini di Lemahabang melalui surat yang terjadwalkan mulai 4 Februari kemarin disejumlah SD. Terus terang, sejak ia menjabat Kepsek sampai priodesasi menjadi guru lagi saat ini, masih konsisten menolaknya, meskipun surat rekomendasi Disdik juga diteruskan dengan surat dari UPTD Pendidikan Nomor 422-1/08/TU kaitan penayangan film sejarah perjuangan bangsa ini. 

Bukan soal filmnya yang pihaknya tolak, tetapi cara yang dibuat lembaganya itu yang merepotkan pihak sekolah, karena harus berbayar dan ditanggung para siswa itu sendiri," Bukan soal filmnya yang kita tolak, tapi ya merepotkannya ini dengan berbayar, makannya dari dulu juga saya selalu tolak," Tandasnya.

Senada dikatakan Kepala SDN Pulojaya 1, Hj Yetty Maryati S.pd, soal pnayangan film sejarah di sekolahnya, dengan tegas ia tolak, sebab, selama minggu ini, SDN penerap Kurtilas pertama ini akan memfokuskan siswa jelang persiapan Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional (02SN) dan lomba kaulinan bukak lembur. "kita tolak kang, selain pakai karcis Rp 5 ribu, siswa juga fokus untuk kegiatan lainnya," Pungkasnya.

Terpisah, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cilamaya Kulon, H Udin Mahpudin mengatakan, sebelum sampai ke sekolah, surat itu diakuinya atas rekomendasi Dinas masuk ke UPTD, namun pihaknya secara tegas menolaknya. Karena, diakui Udin, penayangan film sejarah itu kesannya sengaja di bisniskan. Mengapa tidak, kalau lebih ingin fleksibel berikan saja Copy atau Plasdizk saja untuk sekolah bisa menayangkannya sendiri tanpa harus berbayar. Lewat uang BOS mana mungkin di porsikan, begitu juga uang siswa, sudah terlalu berlebihan, karenanya, dirinya tidak memberikan rekomendasi penayangannya itu dilakukan jika dengan pungutan," Kita tolak saja, sebelum ke Kepsek sudah kita tidak berikan izin, ngapain," Ucapnya.

Seperti diketahui, surat dari LPPNK 45 sudah tersabar kepada sejumlah SD di Lemahabang, meskipun tercantum tidak ada pemaksaan bagi sekolah untuk kesiapan atau tidak, film dengan durasi 75 menit tersebut mematok harga Rp 5 ribu, dimana Rp 4 ribu yang disetorkan ke panitia LPPNK.#sr-novi.
Posting Komentar