Hasil Denda Tilang, Tiap Tahun Kejari Setor 100 Juta

0

KARAWANG, PEKA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang setiap bulan menyetor hasil denda tilang sebesar Rp100 juta ke kas negara.

Pasalnya setiap bulan ada sebanyak 2.000 pengendara roda dua atau roda empat yang melanggar lalulintas dan mendapatkan sanksi tilang. 

“Denda tilang ini merupakan pendapatan negara bukan pajak (BNBP) yang didapat kejaksaan untuk kas negara,” kata Kepala Seksi Pidana Umum Priyo Sayogo, Rabu (1/2).

Menurut Priyo, sidang tilang yang dilakukan setiap Jumat di Pengadilan Negeri Karawang menyidangkan rata-rata berjumlah 500-700 pelanggar lalulintas. Pendapat dari tilang setiap minggunya mencapai antara Rp70 juta hingga Rp100 juta.

“Pernah juga kita mendapat lebih dari Rp100 juta tapi itu untuk momen tertetu seperti ada operasi zebra misalnya. Tapi paling sedikit hasil denda tilang Rp 70 juta,” katanya.

Priyo mengatakan kebanyakan pelanggaran lalulintas yang dilakukan pengandara lalulintas secara umum soal kelengkapan surat-surat kendaraan atau melanggar rambu-rambu lalulintas. Dari data pelanggaran lalulintas ini masyarakat terkesan belum memilik disiplin berlalulintas. Padahal seharusnya dengan adanya denda tilang ini masyarakat meningkatkan disiplin berlalulintas. 

”Sanksi tilang inikan untuk pembelajaran kepada masyarakat agar bisa berdisiplin dalam berlalulintas dengan mengikuti aturan yang ada,” katanya.

Menurut Priyo, selain disiplin berlalulintas masih banyak masyarakat yang enggan untuk mengikuti sidang tilang yang digelar di pengadilan. Akibatnya hakim yang menyidangkan tilang ini terpaksa harus melakukan sidang verstek atau sidang tanpa kehadiran pengendaranya. Putusan denda tilang ini di cantumkan besaran denda yang harus dibayar oleh pelanggar lalulintas. “Denda yang tercantum dalam putusan itu harus dibayar untuh dan disetorkan ke kas negara,” katanya.

Priyo mengaku masih ada masyarakat yang belum memahami aturan tersebut karena ada juga warga yang meminta keringanan membayar denda. padahl jika sudah menjadi putusan hakim itu dituangkan dalam lembaran negara sehingga harus dibayar sesuai putusan.”Kalau minta keringanan nantinya kita yang harus nombok karena kita harus setor sesuai putusan sidang,” katanya.

Menurut Priyo akibat ketidaktahuan itu seringkali terjadi salah paham dan menilai kejaksaan tidak fleksibel untuk membantu masyarakat. Malah terkadang ada saja oknum masyarakat yang bersikeras hingga sampai mengancam petugas jika tidak diberikan keringanan. Anehnya setelah ditelusuri ternyata orang tersebut mengaku membantu kawannya yang kena tilang. ” Makanya kita membuat kebijakan warga yang kena tilang harus mengurus sendiri dendanya. Kalaupun berhalangan dia harus membuat surat kuasa kepada pihak lain yang akan menyelesaikan denda tilang," pungkasnya.#wa-by
Posting Komentar