Karawang, PEKA - Disela-sela Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Dapil IV, bukan saja diwarnai banjirnya ajuan infrastruktur, tetapi juga persoalan honor Kades dan perangkatnya. 

Musyawarah Rencana Pembangunan
Setelah belum menerima kejelasan kenaikan dari Alokasi Dana Desa (ADD), ketiadaan porsi honor Kades di Dana Bagi Hasil (DBH) juga menjadi pertanyaan dalam kegiatan tersebut.

Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Tempuran, H Zaenal misalnya, Pemkab jangan selalu menyudutkan Kepala Desa berbuat tidak benar karena sulitnya naik honor, sebab, faktanya memang dari beberapa mata anggaran, honor atau porsi Kepala Desa itu selalu di kesampingkan pemerintah kabupaten. 

Sebut saja DBH retribusi  dan pajak daerah, semua porsinya tidak ada pos untuk Kades. Disisi lain, kebutuhan kegiatan desa dan rumah tangga misalnya, entah bisa diambil dari mana. Jika kesannya selalu menyudutkan Kades seolah tidak percaya jika mengelola gaji besar soal kinerja, maka Pemkab sendiri yang seolah-olah membikin para Kades ini selalu berbuat tidak benar. 

Karenanya, Ia berharap, ada porsi untuk gaji kades di DBH." Jangan selalu sudutkan kades seolah-olah tidak bisa berbuat benar, kami juga ingin lurus, maka porsikanlah gaji-gaji itu dari DBH untuk Kades," Ujarnya.

Lebih jauh Zaenal menambahkan, Bukan saja di DBH, juga porsi di Dana Desa APBN, sebab disana lebih banyak porsi selain untuk fisik infrastruktur juga pemberdayaan, tapi yang banyak diberdayakannya adalah masyarakat, sangat jarang ada alokasi pemberdayaan perangkat desa dan Kadesnya, karena itu, ia berharap hak-hak operasional ini minta diperhitungkan oleh Pemerintah. "Di dana Desa saja lebih banyak pemberdayaan itu pada masyarakat, jarang porsi pemberdayaan pada perangkat mah," Ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Karawang, Asep Saefudin Zukhri mengatakan, soal kenaikan tunjangan Kades diakuinya, bakal ada kenaikan ditahun ini, namun DPMD masih menghitung-hitung ulang persentasenya. 

Sebab, ada konsekwensi khusus di ADD jika tunjangan naik maka fisik bisa turun, karenanya, untuk nominal sendiri masih dalam pembahasan DPMD dan dipastikan ada kenaikan walaupun tidak besar. Sementara soal DBH dan lainnya, bisa ditindaklanjuti berikutnya." Gaji Kades naik ada konsekwensi di ADD, ya fisiknya turun, tapi insya Allah katanya bakal ada kenaikan, jumlahnya masih dihitung-hitung," Pungkasnya.#sr-novi.