GMNI Karawang Kirim Doa dan Koin untuk Freeport - PELITA KARAWANG

Breaking

Post Top Ad

Sabtu, 04 Maret 2017

GMNI Karawang Kirim Doa dan Koin untuk Freeport


Karawang, PEKA - Menyikapi permasalahan PT.Freeport Indonesia dengan Pemerintah republik Indonesia yang tengah bergejolak terkait dengan kebijakan perubahan Kontrak Karya yang dimiliki Freeport ke IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Karawang menilai bahwa sikap Freeport sudah terlewat batas. Mengingat kebijakan pemerintah terserbut dibuat dengan harapan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia.

Untuk itu, pasca Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Presidium GMNI di depan gedung kantor Freeport Indonesia dan Kementerian ESDM, Jumat 24 Februari 2016 lalu, Dewan Pimpinan Cabang GMNI Karawang turut serta melakukan aksi lanjutan dengan melakukan doa bersama dan pengumpulan koin dari para kader GMNI Karawang.

“jadi doa bersama kami ini sebagai wujud permohonan kepada Tuhan untuk mengetuk pintu hati PT.Freeport agar dapat lebih tahu diri, dan untuk pemerintah agar tidak gentar dan tidak bisa dibeli harga dirinya.”Jelas Muhammad Azmi Ketua DPC GMNI Karawang.

Untuk koin yang dikumpulkan sendiri rencananya akan dipaketkan dan dikirim ke kantor PT.Freeport Indonesia sebagai sentilan.

“Maksud koin ini ya buat bantu-bantu mereka beli tiket pesawat biar cepat angkat kaki dari Indonesia,”Ujarnya

Azmi menilai bahwa Keangkuhan PT.Freeport bukan lagi menyangkut soal hubungan antara Negara dengan investor, ataupun persoalan perekonomian, tapi menurutnya ini sudah menjadi tantangan perjuangan harga diri dan kedaulatan Negara

“bagaimana tidak, sikap Freeport ini sama saja menganggap Kebijakan Hukum kita lemah dan tidak ada artinya. Jadi pilihannya ya Freeport jangan ngeyel atau kalau masih ngeyel usir,”tegasnya.

GMNI Karawang sendiri setelah melakukan beberapa kali kajian terkait persoalan ini, menemukan beberapa hal yang harus juga menjadi bahan kajian bagi pemerintah, dimana keputusan perubahan KK kepada IUPK harus dibarengi oleh kesiapan pemerintah dalam menghadapi segala resikonya kedepan. Sehingga jangan sampai kebijakan yang diambil ini kemudian justru menjadi boomerang sendiri bagi masyarakat Indonesia.

“terutama yang harus dipersiapkan adalah upaya menjaga kondusifitas masyarakat di papua, karena bukan tidak mungkin papua ikut bergejolak.”pungkasnya.#azm
Posting Komentar