Kades tak yakin Wajib Pajak Jera

0
Karawang, PEKA. - Program Kantor Pajak Pratama (KKP) yang ingin mengejar wajib pajak (WP) dalam program Tax Amnesty sampai akhir Maret ini, direspon beragam sejumlah Kepala Desa. Pasalnya, selain ribetnya masalah SPT, nama-nama pemilik WP rata-rata berasal dari luar desa yang sulit terkoordinir dengan baik.

Kades Muktijaya, Sawa Isyarot mengatakan, program KKP diakuinya patut diapresiasi, karena ingin menyadarkan masyarakat lewat sosialisasinya terhadap Wajib Pajak (WP). Namun, persoalannya, selain soal SPT, juga banyak pemilik sawah belasan hektar yang sudah beralih kepemilikannya, sehingga kadang-kadang beralih jual belinya ke tangan warga di luar desa. Misalnya, sawah 3 hektar dijual ke 3 orang yang berbeda-beda, parahnya identitas warganya diluar desanya, sehingga jangankan mengejar pajak asetnya untuk PPh, untuk iuran PBB saja sulit teridentifikasi. Karenanya, dalam persoalan ini, ia tidak bisa menjamin bisa menghadirkan pemilik-pemilik sawah dan lahan lainnya untuk diberikan sosialisasi oleh KKP." Sulitnya itu ya kepemilikannya sudah banyak beralih keorang-orang luar desa, " Ungkapnya.

Senada diungkapkan Kades Pasirjaya Mahrus Umar, masyarakat awam sekaliber tokoh sekalipun, akan  kurang tanggap dengan pajak Pph yang dianjurkan KKP ini, karena IRTD dan PBB saja masih sulit ditagih-tagih pemerintah desa. Ada baiknya, saran Umar,  Beri peringatan saja dulu ke masyarakat kaitan ancaman, konsekwensi ketidaksadaran oleh KKP, karena jika Kades yang mensosialisasikannya justru selalu mendapat cibiran dan kurang dipercaya. Baginya, siap-siap saja, baik sosialisasi di desa ataupun di kelompok tani."  Minta sadarkan dulu saja bayar Pajaknya, wong bayar IrTD dan PBB saja susah," Pungkasnya.#Rsg

Posting Komentar