Karawang, PEKA - Dibanding Kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, insentif yang diterima guru honorer Kategori 2 (K2) di karawang, masih kalah ditengah APBD yang semakin meninggi. Pasalnya, puluhan tahun mengabdikan diri sebagai guru, Pemkab Karawang hanya masih menghargai insentif tertinggi Rp 700 ribu perbulannya.(08/03/2017).

Para Honorer K2
Dikatakan sekretaris Forum Honorer Kategori 2 indonesia (FhK2I) Karawang, Novi Purna Irawan S.pd, Pemkab sejauh ini getol mengumpulkan data-data grade masa kerja para honorer K2, dikira bakal realisasi sampai Rp 1,2 juta, ternyata tertinggi hanya dijatah Rp 700 ribu perbulan. Itupun tidak dipukul rata, sebab yang menerima Rp 700 ribu itu adalah K2 yang masa kerjanya diatas 10 tahun, sementara bagi honorer dengan masa kerjanya dibawah 10 tahun, hanya Rp 400 ribu." Gradenya itu yang diatas 10 tahun dan yang ke bawah, tertingginya Rp 700 ribu dan terendah Rp 400 ribuan," Ungkap Honorer asal Kepuh ini.

Ketua FHK2I Karawang, Ahmad Ghozalie S.pd mengatakan selain Grade antara Rp 400 ribu- Rp 700 ribu, ada lagi Honorer K2 yang tugasnya sebagai TU Sekolah hanya dijatah Rp 200 ribu perbulan. Kondisi kesejahteraan ini semakin membuat gusar K2 yang lama menanti menjadi ASN. 

Sebab, selain di Bekasi dan Subang yang sudah menjatah bagi honorer K2 diatas Rp 1 jutaan lebih, sekarang Kabupaten Ciamis yang APBD nya tidak seberapa, mulai mengeluarkan SK soal kesejahteraan K2 untuk dijatah lebih besar diatas Rp 1 juta, sementara di Karawang diakuinya masih minim. 

Apalagi, laporan dari beberaa anggota FHK2I di lapangan, ada yang sering menyarankan agar mendemo kantor Disdikpora Karawang soal kesejahteraan ini, namun pihaknya mencoba menahan-nahan terlebih dahulu." TU SD yang K2 cuma diberi Rp 200 ribu perbulan, kalau soal jumlah banyak, mengapa Ciamis, Subang dan Bekasi bisa?," Tanyanya.

Sebelumnya, Kadisdikpora Karawang, Dadan Sugardan mengatakan, jumlah honorer di Karawang diakuinya sangat banyak, dan memang sudah seharusnya segera menjadi PNS. Sebab, dijatah insentif Rp 400 ribu saja perbulan, kolektif bagi ribuan K2 sudah mencapai Rp 42 Miliar pertahunnya dari APBD. 

Jujur sebut Dadan, dirinya sering mndapati informasi bahwa anggaran Disdikpora itu terbesar dibanding OPD lain, namum 90 persennya justru untuk belanja pegawai." Rp 400 ribu saja se Karawang sudah Rp 42 Miliar pertahun, naik Rp 100 saja jujur sulit sekali, padahal memang di Bekasi mah tinggi juga," Pungkasnya.#sr-nv.