KPP Karawang Selatan Turun Gunung Kejar Wajib Pajak

0
Karawang, PEKA - Jelang berakhirnya program Tax Amnesty 31 Maret mendatang, Kantor Pajak Pratama (KPP) Karawang Selatan turun gunung mengejar Wajib pajak (WP) yang belum mengetahui program dan kewajibannya. Bahkan, memastikan nama-nama WP

yang masih belum memenuhi Kewajiban Pajaknya, KPP segera turun ke desa-desa pada pekan ini.

Logo Didektorat Jendral Pajak
Pegawai KPP Karawang Selatan, Usman HS mengatakan, mendekati berakhirnya Tax Amnesty, respon masyarakat diakuinya semakin menurun, entah apa yang menjadi alasan, namun memang akhir-akhir ini terjadi penurunan. Karenanya, pihaknya meminta tolong ke desa-desa untuk mengumpulkan data-data WP, dengan maksud pihaknya akan memberikan berikan sosialisasi atau pencerahan WP di Cilamaya Kulon ini, minimalnya, WP bisa agar mengerti dan mengikuti program Tax Amnesty yang akan berakhir bulan ini.  

Konsep undangannya, sebut Usman, sudah dilakukan, termasuk data petani yang kepemilikan lahan sawah diatas 3 hektar sekalipun,  di sasar untuk ikut sosialisasi ini. Sebab, Tax Amnesty yang akan berakhir 31 Desember ini, tidak ada lagi perpanjangan waktu. Karenanya, Ia Berharap, Camat dan Kades bisa membantu untuk kepentingan bersama (Pajak). 

"Yang kita sasar awalnya memang pemilik tanah, karena dianggap punya penghasilan, tapi yang diundang juga adalah yang punya uang karena Tax ini memajaki asetnya." Ujarnya.

Secara teknis dirinya konsultasikan dengan para Kades kaitan kesiapan para pemilik lahan untuk ikuti kegiatan sosialisasi nanti di Desa-desa, sebab ini adalah program sosialisasi bukan lain-lainnya, karena ada tahapan untuk semuanya. Karena kedepan, Data Pemilik Rekening akan dibuka juga, sebab selama ini  kesulitan tarik Dana Pajak. Tapi,  jika tak lapor SPT nya bisa kena." jika SPT gak sesuai dari data yang dimiliki Pajak, nanti akan kami kejar." Ungkapnya.

Ketua Ikatan Kepala Desa Cilamaya Kulon, Sawa Isyarot mengungkapkan, pihak desa tidak bisa menjamin soal keikutsertaan WP ini bisa full, sebab, Kesulitan yang dialami Desa-desa, terkadang nama pemilik lahannya berasal dari luar Desa, atau juga ada petani yang memiliki 3 hektar sawah kemudian dijual ke atas nama orang lain alias berpindah tangan, ini juga sulit dikejar. Namun, secara program, pihaknya mendukung-mendukung saja upaya sosialisasi ini, diharapkan memang si Pemilik dan orang yang membeli lahan sama-sama hadir dan menyadarkannya kaitan Pajak Penghasilan yang belum dibayarkannya." Kesulitannya lahan-lahan dalam desa pemiliknya kan orang luar, bagaimana bisa kami kumpulkan," Cetusnya.#sr-nv.
Posting Komentar