Validasi LP2B, Luas Lahan Sawah Karawang Diprediksi Menyusut

0

Karawang, PEKA. - Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) masih dalam pembahasan, bahkan pansusnya sudah study banding ke Jogjakarta. Namun, ada poin menarik dalam membentengi lahan teknis yang menyisakan 89 ribu hektar tersebut di Karawang, pasalnya, petani pemilik lahan sawah bakal mendapatkan jatah insentif selama pendataan, bentuknya masih dalam pembahasan.

Anggota Komisi B DPRD Karawang, Mulya Syafari ST mengatakan, ada 2 Raperda yang menjadi pembahasan prioritas DPRD tahun ini, yaitu LP2B dan Sistem Perencanaan pembangunan. Khusus LP2B, sebutnya, ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan karawang sebagai lumbung pertanian. Sebab, saat ini jumlah lahan dari Dinas Pertanian tahun 2014, luas lahan pesawahan di karawang menyisakan 89 ribu hektar, jauh dari luas yang dimiliki Subang dan Indramayu, namun, Komisi B tetap meminta up date data terbaru dari Dinas Pertanian untuk kembali menyisir luas lahan yang sudah terlampau 2 tahun tersebut, karena bisa jadi jumlahnya menyusut lagi, sebab alih fungsi yang ada di Karawang begitu singkat, utamanya untuk lahan-lahan Industri dan property." Lahan kita tinggal 89 ribu hektar dari data 2014 , ini akan menyusut lagi kalau di Update karena alih fungsi lahan begitu singkat," Ungkapnya.

Dewan PBB asal Pulomluya ini Kecamatan Lemahabang ini menambahkan, dengan keberadaan LP2B nantinya, lahan-lahan yang akan di data ulang itu akan di pagari dan dilindungi zona-zonanya, sehingga pemilik sawah maupun pengusaha tidak sembarangan transaksi jual beli lahan untuk alih fungsinya. Sebab, jika semakin menyempit, bukan tidak mungkin karawang akan kehilangan gelar ikon pertanian nasionalnya. Untuk itu sambung Mul, data terupdate di berbagai zona ini akan divalidasi, dan selama validasi itu, Rapeerda ini juga akan membahas timbal balik bagi pemilik sawah berupa insentif, hanya saja, jenisnya masih dalam pembahasan, apakah pemilik sawah selama dalam validasi itu akan diberi bantuan berupa saprotan, benih padi atau sertifikat kepemilikan secara gratis, karenanya ini diharapkan bisa lacar dan terbit Perdanya tahun ini juga." Selama di data ulang, kita juga bahas soal insentif bagi petani pemiliknya berupa apa nantinya," pungkasnya.#die
Posting Komentar