Akibat Dikejar-Kejar Debt Collector Siswa SMP Meninggal Dunia - PELITA KARAWANG

Breaking

Post Top Ad

pasang

Selasa, 11 April 2017

Akibat Dikejar-Kejar Debt Collector Siswa SMP Meninggal Dunia

GARUT, PEKA. – Keberadaan Debt Collector (DC) selama ini masih banyak dipandang negatif. Pasalnya, banyak prilaku atau tindak-tanduk oknum DC yang mengakibatkan keresahan di masyarakat.
Walaupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengeluarkan aturan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pembiayaan, namun sampai saat ini banyak DC yang tidak berbadan hukum melaksanakan aksi di lapangan.
Akibatnya, diduga karena ulah-ulah oknum DC yang diduga bekerja untuk oknum-oknum jasa pembiayaan, salah satu siswa yang bernama Roja bin Icang (15 ), yang tercatat sebagai siswa SMP Satu Atap I Cikelet, warga Kp Cinaya RT 03 RW 03, Deda Tipar Kecamatan Cikelet meninggal dunia.
Kejadian ini terungkap setelah beberapa orang warga menggeruduk Sekretariat PT Propindo. Kedatangan warga ke perusahaan ini guna mempertanyakan anggota DC yang berada di bawah naungan PT Propindo. Namun jawaban yang didapat warga tidak membuahkan hasil. Pasalnya sudah beberapa lama PT Propindo sudah tidak aktif alias fakum .
“Kami kedatangan warga dari Cikelet. Mereka mempertanyakan anggota PT Propindo yang bertugas di wilayah Kecamatan Cikelet, Garut Selatan. Namun kami tidak memiliki anggota di wilayah itu. Bahkan sudah beberapa lama ini kami tidak aktif alias fakum,” ujar pendiri PT Propindo dan Prodect, Engkus Kusnadi.
Menurut Engkus, pihaknya sangat menyesalkan prilaku oknum-oknum DC tersebut, karena telah melakukan pelanggaran dengan menyebabkan masyarakat meninggal dunia. “Kata warga, sebelum meninggal dunia, anak ini sempat menyebutkan bahwa dirinya dikejar-kejar pihak oknum DC. Karena ketika dicegat oleh oknum DC, anak ini tidak berhenti. Saya sangat berbelasungkawa dan saya pun sangat menyesalkan kejadian ini. Seharusnya kejadian ini tidak terjadi,” paparnya.
Engkus menambahkan, sebagai pengurus Prodect dan Propindo sangat menghargai kedatangan dua orang keluarga  dari pihak korban yang tewas, karena pengejaran oknum DC. Dirinya menerima kehadiran mereka secara silaturahmi dan kekeluargaan, tetapi secara hukum Prodect dan Propindotidak bertanggung jawab lagi. Karena DC-DC yang ada di lapangan sudah bukan tanggung jawabnya.
“Mereka bekerja berdasarkan perseorangan, kami sendiri tdak tahu kejelasan DC yang ada di lapangan. Apakah mereka itu illegal atau legal. Karena selama ini, kami mengacu kepada aturan OJK Nomor 29 tahun 2014, bahwa Leasing sangat berkewajiban dan dilarang keras bekerjasama dengan DC-DC perseorangan yang tidak berbadan hukum,” jelas Engkus.
Perusahaan pembiayaan, sambung Engkus, keberadaan DC harus jelas legitimasi hukum  dan keilmuan tentang profesionalisme dC. Perusahaan yang membidangi jasa penagihan ini harus memiliki sertifikasi  dari APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia), sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat.
“Sekarang DC-DC yang yang ada di Garut apakah sudah mengarah kepada aturan OJK ini atau belum. Melalui kecelakaan yang menimpa siswa di Ciklet, secara hukum menjadi hak dan kewenangan kepolisian untuk menyikapi serta mencari persoalan ini. Perlu kami tegaskan lagi, bahwa tewasnya siswa ini bukan persoalan PT Propindo, apalagi anggota DC tersebut bukan merupakan tanggung jawab dan kewenangan PT Propindo. Saya hanya bertanggungjawab secara moral, dengan memberikan penjelasan dan pandangan yang sebenar-benarnya,” ungkapnya.
Pihak keluarga bisa mencari keadilan secara hukum dan perdata. Secara hukum tindak pidana bisa melapor kepolisian, secara perdatanya bisa ke perusahaan Leasing secara terkait. “Saya tidak pernah menugaskan DC ke Cikelet. Bukan hanya ke Cikelet, sampai saat ini di Garut kota pun tidak ada. Sehingga ketika ada pengakuan dari pihak DC, itu merupakan pihak perseorangan,” tandasnya.
Engkus juga menegaskan, pihak Kepolisian, baik Polres maupun Polsek Cikelet harus lebih bisa menertibkan oknum DC liar, yang tidak sesuai dengan aturan OJK Nomor 29 Tahun 2014. “Aturan ini dibuat untuk menertibkan DC-DC liar yang tidak berbadan hukum, serta memberikan ketentuan kepada pihak perusahaan pembiayaan agar mampu bekerja secara profesional,” terangnya.


Sumber :faktagarut.com
Posting Komentar