Iklan
Loading...

Kini, Calon Kepala Desa Bisa Diluar Daerah

TERBITKAN PELITA KARAWANG on Kamis, April 13

KARAWANG, PEKA. -Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Karawang, Teddy Luthfiana mengatakan, jika sebelumnya ada pasal yang berkaitan dengan syarat calon kepala desa dengan klausul yang menyebutkan harus memiliki KTP setempat dan domisili paling minimal satu tahun. Pasal tersebut kini sudah dihapus, maka siapa saja boleh mencalonkan meski domisili dan KTP berasal dari lintas daerah.

“Bahkan pada Pasal 50 ayat (1) huruf c, tentang perangkat desanya, disebutkan tidak hanya Calon Kepala Desa saja tetapi perangkat Desa pun boleh siapa saja asalkan warga negara Indonesia tentunya,” ujarnya.

Menurutnya, meskipun Perdanya belum disesuaikan, tapi Pemerintah melalui Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Kabupaten agar Perda dapat menyesuaikan.

 “Ini yang membuat pertimbangan kita, berarti Perda-nya kan harus dirubah untuk merevisi pasal tersebut. Karena waktunya sudah tahapan mendekati pilkades, Pemerintah Daerah akhirnya menerima dan memutuskan untuk mengikuti putusan MK,” jelasnya. 

Teddy menambahkan, dengan adanya surat edaran tersebut tentu pihaknya juga akan melakukan konsultasi dengan pihak Biro Hukum Provinsi. Akan tetapi meki tahapan revisi perda belum dilakukan, tentu tahapan Pilkades tetap harus berjalan, karena jika menunggu revisi perda maka akan memakan waktu yang lama dengan segala tahapan mekanisme yang ada. “Meskipun hanya revisi perda, harus melalui paripurna, perubahan prolegda dulu, kemudian baru bisa langsung bentuk pansus. Tentu akan memakan waktu yang lama sedangkan tahapan sudah berjalan,” pungkasnya.


Direktur Karawang, Eksekutif Wach, Deden Permana, mengatakan Pilkades serentak tahun 2017 di Kabupaten Karawang rawan kerusuhan. Oleh karenanya, Pemkab Karawang harus segera merevisi regulasi tentang desa. Mengingat waktu dekat ini di Karawang akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

“Saya berharap Pemkab Karawang secepatnya merevisi regulasi tentang desa, agar pembuatan produk hukum daerah itu tidak sekedar pelengkap instrument saja, dan sebenarnya DPRD pun mesti berinisiatif dalam menciptakan desain desa yang di kehendaki UU desa sebagai aplikasi dari Nawacita presiden Jokowi, semoga kelalaian ini tidak terulang,” kata Deden Nurdiansyah.

Menurut Deden, pada Pilkades ini panitia penyelenggara tingkat desa dan Kabupaten diminta berhati hati dalam meneliti dan menetapkan keputusan administratif tentang persyaratan para bakal calon kepala desa pada gelaran Pilkades serentak gelombang dua sebanyak 8 desa di kabupaten Karawang.

Apalagi Perda Karawang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan peraturan Bupati Karawang nomor 37 tahun 2014 tentang tatacara pelaksanaan Pilkades terutama pasal 34 hurup g yang menyebutkan tentang syarat calon kepala desa harus penduduk setempat dengan batas minimal menetap selama satu tahun belum di revisi.

“Padahal norma tersebut yang merupakan penegasan atas norma pasal 50 ayat 1 UU nomor 6 th 2014 tentang desa sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan no 128/PUU-/Xlll/2015 ,” Deden mengatakan, implikasi atas putusan itu keberadaan norma yang sama dalam regulasi turunannya baik dalam perda maupun perbup menjadi batal demi hukum, hal ini karena bentuk dan sifat putusan MK itu berlaku serta merta dan final.

“Sekaligus juga lembaga ini  yang menjadi eksekutornya, jadi memang putusan MK ini sangat berbeda dengan putusan MA,” ujarnya.

Disinggung apakah Pilkades 8 desa ini akan menjadi illegal, Deden mengatakan karena pasal dalam UU nomor 6 tahun 2014  yang dibatalkan oleh MK adalah pasal 33 hurup g dan pasal 50 ayat 1, maka persyaratan lainnya tetap berlaku dan syah.  “Maka segera revisi regulasi tentang desa untuk menjaga hal tak diinginkan,” tandansnya.#oca

Previous
« Prev Post

Related Posts

Kamis, April 13, 2017

0 komentar: