Praktisi Hukum Minta Usut Rekening Ilegal Pemkab Karawang

0
KARAWANg, PEKA. - Pemkab Karawang diminta agar terbuka terkait banyaknya rekening ilegal yang disimpan oleh masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tanpa melalui surat keputusan bupati.

Temuan BPK adanya 286 rekening liar ini harus bisa dijelaskan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kasus rekening ilegal ini juga harus ditangani secara hukum agar masyarakat mendapat kepastian hukum. Penegak hukum seperti kejaksaan harusnya mengambil momentum ini untuk melakukan langkah penegakan hukum tanpa menunggu laporan masyarakat.

"Temuan BPK ini jangan dilihat sebagai kesalahan administrasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kalau memang terindikasi adanya perbuatan melanggar hukum harusnya di proses. Karena dengan banyaknya rekening ilegal ini sangat berpotensi terjadi korupsi, makanya saya minta penegak hukum seperti kejaksaan menangani kasus ini. Biarkan penegak hukum yang memutuskan apakah masalah ini soal kesalahan administrasi atau ada korupsinya," kata praktisi hukum Asep Agustian, Minggu (9/4).

Menurut Asep dengan banyaknya rekening ilegal ini membuktikan pemerintah Kabupaten Karawang tidak mampu melakukan pengawasan kepada jajarannya dalam mengelola keuangan daerah. Dia menilai fungsi sekretaris daerah (Sekda) yang dijabat oleh Teddy Ruspendi tidak bisa berjalan optimal sebagai kordinator OPD (organisasi perangkat daerah). "Sekda itu kan sebagai pengendali langsung dari OPD kenapa bisa sebanyak ini rekening liar. Dimana fungsi pengawasannya atau memang ini memang disengaja dan dibiarkan seperti itu," katanya.

Menurut Asep BPK itu lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi penggunaan uang negara melalui audit. Jika BPK memiliki temuan seperti rekening ilegal itu merupakan temuan pejabat negara yang sah. jadi jika pihak pemkab Karawang membantah adanya hal tersebut bisa menjadi blunder.

 "Kita percaya jika BPK sudah bekerja profesional dan berhasil mengungkap fakta adanya rekening ilegal tersebut. Namun anehnya pemerintah melalui Sekda Karawang malah membantah hal tersebut, bukan malah memperbaiki kinerjnya," katanya.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Teddy Ruspendi membantah jika Pemkab Karawang memiliki rekening ilegal. Meski begitu dia mengakui sebelumnya memang pernah ada rekening bodong namun sudah ditertibkan sehingga saat ini semua rekening tersebut masih dalam kontrol pemerintah.

"Saya akui memang dulu kita pernah memiliki rekening seperti itu tapi sekarang sudah ditertibkan. Disebut rekening ilegal karena para bendahara di setiap SKPD membuka rekening diluar Bank Jabar sesuai dengan keputusan bupati," kata Teddy.

Terkait dengan temuan BPK ada rekening yang dibuka tanpa persetujuan bupati Cellica, Teddy mengatakan temuan BPK tersebut tidak hanya terjadi di Karawang saja tapi hampir seluruh daerah melakukan hal yang sama. Namun Teddy mengaku pihaknya akan menertibkan kembali jika temuan BPK itu menjadi masalah.

 "Ini banyak juga terjadi di daerah lain tapi memang akan kita tertibkan kalau ini menjadi temuan," pungkasnya.#oca
Posting Komentar