Apdesi Tidak Percaya BangGub Hangus

0

KARAWANG, PEKA. - Kabar ajuan Bantuan Gubernur (BanGub) yang lewat Bulan Juni bakal hangus pencairannya lantaran masuknya tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub), tidak begitu saja membuat sejumlah Kepala Desa (Kades) percaya. Bahkan, jika benar Pemprov tidak mencairkan bantuan yang rutin turun setiap tahun sebesar Rp 115 juta tersebut, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) ancam demo gedung Sate.

Ilustrasi Bantuan Gubernur
Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Kecamatan Tempuran, Zaenal Rojali mengatakan, kalau kaitan dengan anggaran yang sudah ada, Pemprov tidak bisa menyebut akan hangus begitu saja. Dirinya tidak percaya jika Ajuan BanGub lewat Juni terancam tidak dicairkan hanya lantaran masuknya tahun politik Pilgub. Mungkin bisa jadi pengertiannya untuk yang malas saja dan belum selesai menyusun ajuan sampai saat ini. Dirinya tak menampik, jika ajuan BanGub Desannya sendiri saat ini belum selesai, tapi jangan ada istilah hangus begitu saja.

"Mantap (kalau hangus), mungkin artinya bagi yang malas saja biar cepat," kilahnya.

Senada dikatakan Wakil Ketua Apdesi Karawang, Ombi, dirinya mengaku tak menerima kabar adanya ancaman hangusnya dana BanGub jika ajuan lewat Juni. Entah informasi dari mana, jika itu datangnya dari Kasie-Kasie tingkat Kecamatan, dirinya balik ingin mengajaknya sambangi DPMPD Provinsi Jawa Barat. Sebab, tahun kemarin saja BanGub juga terancam dihilangkan karena alasan PON, tapi saat di sambangi ke Gubernur, tetap bisa ada walaupun setengahnya, sekarang jika alasan Pilkada kemudian ada ancaman lagi seperti akan hangus, ini akan lebih gila kemarahan para Kades. Hanya saja, dirinya belum sepenuhnya percaya kabar itu sebut Ombi, mungkin biasa menjadi trik Pejabat Pemkab agar para Kades tidak lelet membuat ajuan. Lagi pula, untuk apa jika dana BanGub dihanguskan? 

"Gak percaya, biasa itumah agar kades tidak lelet, lagian arek pake naon mun dana eta di anguskeun," ujarnya.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan Sekretaris Apdesi Karawang, Alex Sukardi, jika Pemprov berniat membatalkan pencairan BanGub jika ajuan lewat Juni hanya karena alasan Pilkada, itu merupakan kebijakan yang salah. Sebab, kebijakan sendiri sudah diambil, bahkan sudah dieksekusi. Bahkan, saat ini juga sudah ada yang cair, artinya sebut Alex, tidak bisa dirubah begitu saja ditengah jalan. Karena, sama sekali tidak ada kaitannya dengan pilkada. Atas kondisi ini, Apdesi juga mewanti-wanti kiranya kepada desa-desa pun harus segera selesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan proposal pencairannya, agar semuanya berjalan lancar.

"Gak bisa dirubah ditengah jalan atuh, apalagi hanya gara-gara Pilkada, ini gak bener," Pungkasnya.

Sebelumnya,  Kasie Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kecamatan Tempuran, Junaedi kepada Radar Karawang, Jumat 5/5 kemarin. BanGub 2017 diwanti-wanti pihak Kecamatan agar desa-desa bisa segera masuk berkas ajuannya sebelum lewat Juni. Pasalnya, Pemprov dikabarkan sudah memberi ultimatum limit waktu sampai akhir Juni, jika terlambat, baik hak kinerja untuk perangkat Rp 15 juta dan Fisik Rp 100 juta dari Pemprov bakal di coret bagi desa-desa yang telat. Musababnya, sebut Junaedi, tahapan Pilkada Jawa Barat mulai di awal Agustus, sehingga ada kekhawatiran pencairan dianggap politisasi, makannya wajar jika Pemprov mendorong untuk disegerakan, agar Pencairan bisa dinikmati dibulan Juli.

"Pemprov beri limit waktu sampai Juni karena alasan Pilkada, jika ajuan belum juga masuk, akan di coret dan hangus tidak diserap," Ujarnya.

Junaedi menambahkan, bukan saja fisik yang Rp 100 juta, tetapi juga bantuan kinerja perangkat desa yang Rp 15 juta, sebab kedua bantuan itu ajuan dan paketnya sama. Bahkan, jika limit waktu itu dilewat, luncuran sisa BanGub tahap 2 yang belum cair setengahnya Rp 50 juta ditahun 2016, juga akan sama-sama hangus. Sehingga, yang menikmati hanya desa-desa yang ajuannya sudah masuk dibatas bulan Juni saja. Untuk itu, ia berharap, Para kepala Desa agar segera merapihkan ajuan BanGub dan menyelesaikannya sebelum Juni, jika tidak ingin bantuan rutin setiap tahun dimasa Pemerintahan Ahmad Heryawan (Aher) itu hangus. Dari 14 Desa di tempuran misalnya hanya 7 saja yang masuk sebelum Juli, maka yang 7 Desa lagi ini terancam tidak bisa cair.

"Luncuran sisa yang tahun kemarin juga bisa hangus dicairkan ditahun ini jika ajuan sama-sama lewat Limit Juni ini," Ujarnya.#rs-fr.
Posting Komentar