BKPSDM Dorong Performance Based Bureaucracy

0
KARAWANG, PEKA. - Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Asep Aang akan mendorong terciptanya performance based bureaucracy untuk memastikan tingkat kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Karawang sesuai dengan yang diharapkan. Manajemen kinerja akan digunakan untuk menilai kemampuan pegawai  dan capaian kinerja oraganisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.  
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Asep Aang

"Memang sejak tiga tahun kebelakang ini capaian kinerja kita rendah sehingga harus dibuat terobosan untuk mendongkrak ini. Tahun 2015 lalu posisi Kabupaten Karawang berada di peringkat 48 dari 384 daerah kabupaten/kota secara nasional. Laporan Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Secara Nasional Tahun 2015 ini membuka mata kita untuk segera melakukan perubahan," kata Asep, Jumat (19/5).

Asep Aang mengatakan BKPSDM  mempunyai peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Karawang karena berkaitan dengan pengelolaan dan manajemen ASN.  Manajemen  ASN  berdasarkan  UU  ASN  akan  mendorong  terciptanya  performance  based bureaucracy,  sehingga  diperlukan untuk memperkuat  manajemen  kinerja  ASN.  Manajemen  Kinerja biasanya  digunakan  untuk  menggambarkan  proses pembangunan yang sudah direncanakan sekaligus memastikan semua pegawai ASN bekerja sesuai dengan peran masing-masing.

Menurut Asep Aang pihaknya akan melakukan evaluasi dan memperketat fungsi pengawasan terhadap ASN. Dari hasil evaluasi selama ini turunnya kinerja pemerintahan akibat disiplin pegawai yang rendah, penggunaan absensi melalui finger print belum efektif, belum memaksimalkan Teknologi Informasi, kekurangan pegawai, manajemen kinerja masih lemah. "masih banyak lagi faktor yang membuat kinerja ASN rendah sementara pengawasan juga belum bisa maksimal," katanya.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penguatan dari berbagai aspek seperti aspek Perencanaan (pengintegrasian berbagai indikator dengan visi misi), aspek Penilaian secara berjenjang, aspek Evaluasi (pemtongan TPP sesuai capaian kinerja, pengembangan kompetensi dan sanksi, rotasi, promosi  bahkan demosi). 

Konsep ini  untuk memudahkan ASN membuat perencanaan, pengukuran, pelaporan, dikaitan dengan perolehan TPP dan kehadiran secara real-time. (oca)
Posting Komentar