Dana Bagi Hasil Pajak Jadi Sorotan

0
KARAWANG, PEKA - Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak  yang sudah digulirkan Pemkab Karawang ke 297 Desa terus menuai kontroversi. Bahkan jadi sorotan. Kali ini keberadaan perusahaan penyedia barang berinisial CK dipertanyakan oleh Aktivis Karawang Eksekutif Watch, Deden Nurdiansyah, atas pelaksanaan kontraknya secara langsung ke pemerintah Desa seKabupaten Karawang senilai Rp17.500.000 setiap Desanya.

Deden Nurdiansyah
“Anggaran itu  untuk pembayaran alat bantu dan management administrasi Desa, sedangkan mata anggaran lainnya adalah pembayaran paket internet 3gb sebesar Rp550.000 yang harus dibayar setiap bulannya, padahal harga pasaran paket itu paling mencapai dibawah dua ratus ribu rupiah,“ ujarnya.

Menurutnya, kedua mata anggaran ini memang tidak melanggar Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun  patut diduga didalamnya ada mark up  dan yang lebih penting efisiensi dan efektifitas sama sekali tidak nampak.

“Dan tentu dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab.Karawang perlu menjelaskan tentang persoalan ini ke publik sebagai wujud dari transparansinya,” ujarnya.

Pihaknya pun sedang membuat kajian sebagai bahan pelaporan untuk membantu aparat penegak hukum mengusut tuntas, karena modus operandi seperti ini sedang mejadi trend atas dasar kolusi antara 2 pihak atau lebih, sehigga Deden meminta Aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikannya untuk   fokus apakah ada suap didalamnya sebagaimana diatur Pasal 418 KUHP.

“Memang butuh ketelitian karena bisa dipastikan pejabat berwenang tidak menggunakan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya.

Deden pun meminta BPK melakukan audit forensik untuk memperjelas ada tidaknya kerugian negara dalam mata anggaran Simades yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan retribusi, jangan sampai uang rakyat menjadi bancakan.#oca-nv.
Posting Komentar