Iklan
Loading...

Jimmy : Terima Kasih kepada PT PL Yang Sudah Mundur Selangkah

TERBITKAN PELITA KARAWANG on Selasa, Mei 16

KARAWANG, PEKA. - Pada Senin, 14 Mei 2017 bertempat di Ruang Rapat Lantai II Gedung Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Jakarta Selatan. Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsyari mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan didampingi oleh Kepala Kantor Pertanahan Karawang mengikuti rapat pembahasan reformasi agraria secara keseluruhan, termasuk salah satunya membahas permasalahan konflik agraria antara PT. Pertiwi Lestari dengan masyarakat petani penggarap Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. 

Rapat Pembahasan Reformasi Agraria
Dimana pada kesempatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, beserta seluruh jajaran.

Dalam keterangan, Wakil Bupati Karawang mengatakan bahwa pada kesempatan tersebut setelah masing - masing pihak mengeluarkan pandangan, gagasan dan pendapatnya dimana pada umumnya semua menyetujui apa yang menjadi keinginan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Jadi pada prinsipnya, semua pihak siap melaksanakan apa yang menjadi perintah presiden Joko Widodo, dimana memerintahkan agar semua pihak dapat bekerja dengan cepat menyelesaikan reformasi agraria ini,"ujarnya.

Disampaikannya, Menteri Kehutanan akan menyediakan lahan untuk bercocok tanam bagi para petani, dengan luas lahan sekitar 500 Ha dengan lokasi akan ditentukan berikutnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta merapikan para petani yang sudah tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

"Ditambah dengan konsep Pemerintah Daerah yang saya sampaikan dalam forum rapat agar Kementerian Kehutanan beserta Kementerian ATR mengakomodir keinginan Pemerintah Daerah untuk menjadikan salah satu lahan di kehutanan itu sebagai Kawasan/Zona Wisata Holtikultura,"ungkapnya.

Menurutnya, dengan keberadaan Kawasan/Zona Wisata Hortikultura ini nantinya masyarakat Kabupaten Karawang akan bisa menikmati wisata buah - buahan seperti jeruk dan pisang emas, dan tentunya keberadaan Zona Wisata ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar dan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Karawang dari segi pariwisata.

"Masalahnya hanya tinggal lokasi lahannya saja, namun yang pasti di Kabupaten Karawang,"katanya.

Wakil Bupati mengungkapkan dalam agenda rapat tersebut juga dilakukan pembahasan mengenai masyarakat petani Telukjambe Barat korban konflik agraria dengan PT. Pertiwi Lestari dimana dihasilkan sebuah solusi yaitu untuk 600 orang petani nanti akan diberikan lahan untuk membangun rumah mereka kembali, seluas 18 Ha, dimana tanah ini akan diambil dari fasilitas umum PT. Pertiwi Lestari.

"Jadi, Terima kasih kepada PT. Pertiwi Lestari yang sudah mundur satu langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini,"ucapnya.

Dari 18 Ha lahan ini secara detailnya akan dibuatkan Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang, agar jelas Kepala Keluarga mana saja penerima bantuan sehingga nantinya akan tertib secara administrasi.

"Untuk membangun rumahnya tersebut masing-masing petani akan mendapatkan kirasan 300-450 meter, sebanyak 600 petani tersebut,"jelasnya.

"Dan bagi para petani yang bermukim di lahan milik Lembaga Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan lahan-lahan Kehutanan pun akan dirapihkan,"tambahnya.

Dikatakannya, langkah terakhir adalah hanya tinggal kewajiban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk segera mengeluarkan SK  untuk para petani penggarap yang ada di Kabupaten Karawang agar tertib dan rapi dalam bentuk sertifikat block grand sehingga tidak bisa diperjualbelikan.

"Jadi yang 18 Ha itu akan kita kunci sehingga tidak bisa diperjualbelikan dan yang 500 Ha adalah lahan garapan yang akan dijadikan Kawasan/Zona Wisata Holtikultura yang akan digarap oleh para petani Telukjambe Barat"papar Wakil Bupati.

"Dan untuk pembangunan rumah itu sendiri hanya ada untuk 96 Kepala Keluarga, dimana saat ini masih sedang dibahas apakah akan dibangunkan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR atau akan diberikan dananya berupa uang tunai sebesar Rp. 20 juta untuk dibangunkan sendiri," pungkasnya.#oca-fr.

Previous
« Prev Post

Related Posts

Selasa, Mei 16, 2017

0 komentar: