Iklan
Loading...

Kadin Minta Bupati Penangguhan UMSK

TERBITKAN PELITA KARAWANG on Senin, Mei 15


KARAWANG, PEKA. - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Karawang bersikukuh bahwa kenaikkan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) yang sudah disepakati Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, akan berdampak terhadap pengangguran dan investasi di Karawang. Pemkab Karawang diminta realistis masalah kenaikan upah ini harus segera diantisipasi jika Gubernur menyetuji rekomendasi dari dewan pengupahan.
Fadludin Damanhuri-Ketua KADIN Karawang

“Dampak kanaikan UMSK ini akan dirasakan dalam beberapa tahun kemudian setelah rekomendasi itu ditandatangani. Memang tidak akan terasa dampaknya saat rekomendasi itu di sahkan oleh Gubernur. Sekarang ini memang baru beberapa perusahaan yang bereaksi dengan ini tapi nanti kedepannya akan lebih parah. Terlebih naiknya upah itu akan sangat dirasakan berat oleh perusahaan yang bergerak di sektor tekstil sandang dan kulit (TSK),” kata Ketua Kadin Karawang, Fadludin Damanhuri atau akrab disapa Fadel, Senin (15/5).

Fadel mencontohkan, banyaknya perusahaan yang menutup usahanya di Karawang saat ini akibat dari kenaikkan UMSK tahun 2014 lalu. Perusahaan khususnya yang bergerak di sektor TSK lebih memilih  hengkang dari Karawang karena tidak sanggup membayar upah buruh yang tinggi. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, kata Fadel, sejak tahun 2016 sampai 2017 ada sebanyak 14.990 buruh yang di PHK oleh perusahaan.

“Data ini bersumber dari BPJS dengan asumsi ketika perusahaan tidak membayar premi berarti perusahaan sudah tidak mampu,” jelas Fadel.

Dari data Kadin yang juga bersumber dari BPJS, pada tahun 2016 perusahaan baru yang masuk ke Karawang bertambah sebanyak 337 perusahaan, dan yang keluar sebanyak 19 perusahaan. Sedangkan untuk tenaga kerja bertambah sebanyak 53.707 orang, dan yang keluar sebanyak 59.778 orang. Itu artinya ada pertumbuhan negatif tenaga kerja sebanyak 6.071 orang. Sedangkan tahun 2017 perusahaan baru di Karawang sebanyak 109 perusahaan.

“Jika dibandingkan dengan tahun 2016 ini  perusahaan baru di Karawang tahun 2017 mengalami penurunan.” katanya.

Melihat kondisi itu, Fadel meminta agar Pemerintah dalam hal ini Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, meninjau kembali atau menangguhkan kenaikkan UMSK agar investor betah menanamkan investasinya di Karawang. Dengan begitu kata Fadel maka akan berdampak positif bagi masyarakat Karawang yang bekerja di perusahaan khususnya di sektor TSK.

“Jangan sampai cuma gara-gara tekanan massa bupati setuju menaikkan upah. Bayangkan saja banyak perusahaan hengkang dan pindah ke Majalengka. Saya punya kewajiban memfasilitasi perusahaan,” tegasnya.

Selain itu Fadel meminta agar dinas terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Karawang agar berkoordinasi dengan pihak BPJS. Tujuannya agar dinas tersebut memiliki data pasti terkait jumlah buruh yang masih aktif dan sudah di PHK oleh perusahaan berdasarkan premi yang dibayarkan oleh perusahaan ke BPJS.

“Kadisnaker jangan hanya duduk di meja dong, datang ke BPJS biar punya data yang valid,” pungkasnya.#oca

Previous
« Prev Post

Related Posts

Senin, Mei 15, 2017

0 komentar: