Kasus Dugaan Oknum Jaksa Minta Jatah Proyek Jalan DItempat

0
KARAWANG, PEKA. – Kasus dugaan oknum jaksa nakal yang meminta jatah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, tak boleh dibiarkan menghilang begitu saja tanpa ada kejelasan dan penyelidikan. Praktisi Hukum Asep Agustian, SH., MH., meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dan Kejaksaan Agung (Kejagung), mengusut tuntas kasus yang telah mencoreng citra penegak hukum tersebut.
  
"Saya minta kejati dan kejagung menyoroti masalah ini, jangan dibiarkan menghilang seperti ini. Karena masyarakat Karawang yang akan jadi korban, jika ada oknum jaksa yang dibiarkan meminta jatah proyek ke dinas-dinas," ujarnya, Senin (8/5). 

Menurutnya, dengan terkuaknya permasalahan oknum jaksa yang memintah jatah proyek, membuktikan ada yang tidak beres dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang selama ini. Apalagi Kepala Kejari Karawang, Sukardi kerap sulit ditemui bahkan untuk memberikan keterangan terkait berbagai kasus yang tengah ditangani pihak kejaksaan.

"Kajari ini sudah membuka permain. Maka permainan ini akan dilawan permainan. Karena saya rasa, Kajari ini mengetahui adanya oknum jaksa yang meminta jatah khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)," kata Asep.

Ia mencurigai adanya kongkalikong untuk pengaturan kontraktor di sejumlah proyek aspirasi yang totalnya mencapai Rp 59 miliar, dengan banyaknya aksi massa yang mendukung penerapan program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Terserah apa tujuan TP4D, tapi yang jelas ini menjadi jalan untuk para oknum jaksa bermain dari mulai perencanan program atau proyek hingga pelaksanaan. Seharusnya penegak hukum tidak terlibat dalam hal semacam itu, apalagi sampai ikut mengatur siapa kontraktornya," katanya.

Asep meminta pihak Kejari jangan mencari pembenaran, atas berbagai persoalan proyek di lingkungan Pemkab Karawang yang membelit saat ini dengan dalih adanya Memorandum of Understanding (MoU). Apalagi sampai terus memasang Kepala Seksi (Kasi) Intel dalam penanganan berbagai kasus.

"Saya jadi bertanya-tanya, ada apa antara Kajari dan Kasi Intel. Saya ingatkan, MoU itu bukan dengan urusan intel tapi perdata dan tata usaha negara (Datun). Saya minta Kajari Karawang jangan sombong, apalagi menjadikan Kasi Intel sebagai bemper dalam berbagai urusan. Bahkan, untuk menerima konfirmasi suatu kasus saja harus dengan Kasi Intel," katanya.

Oleh sebab itu, kata Asep, penyelidikan sangat penting dilakukan Kejati dan Kejagung dalam kasus dugaan oknum jaksa yang meminta jatah proyek. Agar masyarakat Karawang tidak dirugikan, karena pembangunan yang tersendat akibat adanya kepentingan segelintir orang.

"Kok pekerjaan dan program jadi bancakan. Bisa-bisa Kabupaten Karawang gagal menyerap anggaran lagi dengan adanya kepentingan oknum jaksa minta proyek. Ini harus diusut tuntas," pungkasnya.#oca

Posting Komentar