Kejari Karawang Didesak Tuntaskan Kasus PDAM Tirta Tarum

TERBITKAN PELITA KARAWANG on Selasa, Mei 9

KARAWANG, PEKA. - Desakan terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang untuk segera memproses hukum kasus dugaan korupsi di PDAM Karawang terus bermunculan.

Ilustrasi Kejaksaan Negeri Karawang
Rupanya, publik Karawang tak ingin kasus yang merugikan keuangan negara tersebut diabaikan begitu saja.

"Sudah menjadi kewajiban kejaksaan untuk memproses secara hukum kasus ini. Dugaan praktek korupsi sudah kentara. Dan masyarakat sudah melakukan pelaporan. Saya kira kejaksaan sudah bisa bekerja," ujar Ketua BM PAN Karawang, Dadi Mulyadi, Selasa (9/5), di Bale Sajiwa DPD PAN Karawang.

Menurut Dadi, dari data yang dilaporkan masyarakat itu, Kejari Karawang mestinya sudah bisa melakukan penyelidikan. Sebab semua itu sudah memenuhi unsur untuk memulai proses hukum sebuah kasus.

"Lakukan penyelidikan. Dan apa hasil penyelidikan itu harus terbuka dan bisa menjadi konsumsi publik. Jika kemudian ditemukan pelanggar hukum atau unsur korupsinya, statusnya dinaikan menjadi penyidikan dan cari individu tersangkanya," ujar Dadi.

Saat ini, tambah Dadi, yang terjadi malah terkesan sebaliknya. Kejari Karawang seolah menunda-nunda proses hukum kasus dugaan korupsi PDAM Karawang dan ada gelagat memperlambatnya.

"Pertanyaan besar dong bagi kita. Ada apa ini?" katanya.

Sebelumnya, LSM Lodaya Jabar-Banten melakukan hal serupa. Desakan terhadap Kejari Karawang untuk segera memproses hukum kasus dugaan korupsi di tubuh PDAM dilakukan dengan menggelar aksi kepung kantor Kejari Karawang.

"Kami sudah melaporkan kasus dugaan tindak korupsi di tubuh PDAM Karawang. Ada dua kasus yang kami temukan. Pertama pengadaan mesin untuk PDAM Telukjambe Timur sebesar RP 4,5 miliar dan penghapusan piutan konsumen sebesar Rp 22 miliar," ujar Ketua LSM Lodaya, Nace Permana.

Sumber : Rmoljabar

Previous
« Prev Post

Related Posts

Selasa, Mei 09, 2017
Loading...