Karawang-PEKA.Tertangkap tangannya oknum auditor BPK oleh KPK akibat dugaan melakukan kerja dengan berbau KKN di Kemendes hal WTP,membuat sejumlah warga banyak bertanya-tanya keabsahan penentuan katagori WTP termasuk untuk di Kabupaten Karawang.

Tak sedikit warga meragukan capaian dan gelar WTP untuk Karawang, dan kondisi tersebut makin mengarah agar pihak eksekutif berlaku terbuka dan tak melakukan proteksi kepada satu OPD yang kurang cakap  atau pun BMUD selain pihak legislative diharapkan menjalankan tupoksinya dengan tegas.

H Toto Suripto saat dikonpirmasi makin derasnya usulan agar adanya hak interplasi dan angket kepada pemerintah daerah berkaitan BUMD PDAM Karawang yang diduga sarat KKN,politisi asal PDI Perjuangan tak menampik bahwa dirinya kerap mendapat pertanyaan warga untuk polimek kasus PDAM yang dinilai berjalan ditempat.

Kami sudah kali berulang menerima perwakilan dari rekan aktivis dan lembaga sosial kontrol di Karawang yang mempertanyakan langkah -langkah konkrit untuk membuka secara transparan kisruh di PDAM,dan beberapa waktu yang lalu Komisi B DPRD sudah mengundang pihak PDAM dan Pemda,jelas Ketua DPRD.

Keterangan demi keterangan sudah kami kumpulkan namun kami sadar betul tupoksi ada batasannya,maka sangat berharap pihak kejaksaan Karawang segera tindaklanjuti kasus PDAM secara yuridis.

Dan DPRD sendiri lanjut Toto,segara akan melangkah kepada pihak -pihak terkait untuk mencari data atau fakta berkaitan PDAM yang selama ini di ragukan publik misal akan meminta keterangan hasil pemeriksaan atau audit oleh BPK.

Artinya selama ini DPRD masih menunggu hasil audit BPK terkait PDAM dan bila itu sudah dipegang maka bukan tidak akan segera dibentuk panja pansus PDAM,itu pun kalau memang banyak hal yang meragukan atau ditemukan ketidakberesan,tegas Toto.

Berkiatan kisruh PDAM lanjutnya,bukan hanya ramai di dunia nyata karena setiap saat didunia maya oleh publik Karawang selalu dibahas kasus PDAM.Puncak-puncaknya,tambah Toto,manakala Kejaksaan Karawang menerima karangan bunga dari dua lembaga yang mempertanyakan kejelasan kasus PDAM.

Tidak hanya itu,ujar dia,banyaknya ungkapan ketidakpuasan oleh konsumen kepada PDAM Karawang adalah dasar lain pihak DPRD untuk melakukan panja atau pansus BUMD PDAM kedepan.

Saat disinggung apakah dirinya secara pribadi atau lembaga sudah bertemu Dirut PDAM Karawang,Toto menyebutkan bahwa dia belum pernah ketemu dan belum pernah semenjak kasus PDAM bergulir,ulasnya.#red.