Menteri ATR/BPN Disebut Khianati Petani Telukjambe Karawang,Ini Penyebabnya

TERBITKAN PELITA KARAWANG on Rabu, Mei 10


KARAWANG. PEKA. - Kebahagiaan 600 petani korban penggusuran PT. Pertiwi Lestari (PTPL), rupanya hanya sebetas pintu Rumah Dinas Bupati (RDB). Pasca mereka kembali dari tempat pengungsian di Jakarta dan menempati (sementara) RDB, mereka harus kembali menerima pil pahit dari pernyataan Menteri ATR BPN, Sofyan Djalil, yang siang tadi, Rabu (10/5/2017).

Korban Penggusuran PT. Pertiwi Lestari (PTPL)
Dalam kunjungan yang terkesan mendadak itu, Menteri Sofyan Djalil menyampaikan, pemerintah hanya akan memberikan hak atas tanah pengganti lahan yang digusur PTPL, hanya kepada 96 KK. Sementara sisanya, 504 KK akan diberikan lahan garapan di tanah Perhutani dalam Program Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

"Ini jelas sangat menyakitkan dan sudah melenceng dari apa yang diinstruksikan Presiden Jokowi. Dari sini, kami melihat kalau pemerintah hanya setengah hati dalam melaksanakan reformasi agraria," ujar Ketua BM PAN Karawang, Dadi Mulyadi, yang sedari awal mengawal para petani korban penggusuran PTPL.

Dikatakan Dadi, saat pertemuan dengan perwakilan petani di Istana beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi berjanji akan menyelesaikan konflik agraria di wilayah Blok Kutatandingan, Telukjambe, Karawang tersebut. Jokowi juga menyanggupi akan memberikan hak atas tanah kepada 600 petani itu, masing-masing seluas 500 meter.

"Tapi sekarang jadi lain lagi ceritanya. Pemerintah melalui Menteri ATR BPN hanya akan memberikan hak atas tanah itu kepada 96 KK," lanjut Dadi.

Atas pernyataan ini, kata Dadi, pihaknya beserta para petani korban penggusuran PTPL, jelas tidak bisa menerimanya.

"Dalam hal ini, kami juga mencium ada kejanggalan. Dimana keputusan atas pemberian lahan kepada 96 KK itu dilakukan tanpa melibatkan kami dan perwakilan petani," katanya.#hil-fr.

Previous
« Prev Post

Related Posts

Rabu, Mei 10, 2017
Loading...