Karawang, PEKA - Dibatalkannya pembangunan perluasan maqom Syekh Quro di Dusun Pulobata Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang oleh Pemprov Jawa Barat tahun ini, disesalkan Kades setempat. Pasalnya, selain sempat batal ditahun 2012, anggaran Rp 30 Milyar yang sebelumnya dijanjikan terbesar dari sejumlah lokasi wisata lainnya, harus terulang lagi pembatalannya ditahun 2017 ini, padahal , kondusifitas masyarakat, pemerintah Desa, tokoh agama, dan para keturunan Raden Sumadereja alias abah Jiin, sudah clear dan siap menerima realisasi tahun ini.


Maqom Syech Quro
Pengelola Maqom Syech Quro Pulobata, Acep mengatakan, dirinya sesalkan adanya kabar pembatalan realisasi pengembangan pembangunan area maqom yang sebelumnya dijanjikan tahun ini. Padahal, selain ajuan sudah dilayangkan degan final, rapat-rapat persiapan dan undangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Karawang, selalu memberi harapan anggaran itu bisa turun tahun ini. Sebab, sebut Acep, Kepala Disbudpar sempat menyatakan bahwa ada anggaran APBD Provinsi Jawa Barat yang akan digulirkan untuk 6 lokasi wisata di Karawang, ia merinci selain Maqom Syeh Quro, juga ada Candi Jiwa, Tanjungbaru, Green Canyon, Rawagede, Samudera Baru dan Cibendo. Namun, dari semuanya itu, konon yang terbesar adalah perluasan destinasi wisata religi maqom syech Quro ini dengan nominal Rp 33 Milyar." Saya sesalkan pembatalan ini, padahal kita ingin sambut baik tahun ini, ternyata meleset lagi," Ungkapnya.

Acep menambahkan, selama ini, lahan kurang dari 3 hektaran dikomplek makam, rata-rata bangunan, pendopo dan musala hanya mengandalkan swadaya peziarah dan donatur saja. Sebut Saja Musala Darul Ghom dekat komplek maqom Syech Darugem Bentong, itu dibangun oleh warga Cemara beragama non muslim bernama Kimyun sejak tahun 2006, begitupun pendopo-pendopo peziarah, ada sumbangan dari warga Rawalintah Cikarang. Sementara, Pemkab, sejauh ini hanya membantu pndopo depan maqom syech Quro saja. Disisi lain, seharusnya Pemkab bisa lebih mendorong infrastruktur yang diakuinya masih belum tertata rapi diarea komplek makam." Jika gak bisa beri anggaran banyak buat area maqom, Pemkab seharusnya mendorong agar realisasi dari Provinsi itu bisa di gol kan segera, bukan malah diam saat dibatalkan,"ujarnya.#sr-nv.