Pembentukan Perda LP2B, Aktivis Tidak Dilibatkan?

TERBITKAN PELITA KARAWANG on Senin, Mei 8


KARAWANG, PEKA. - Pembentukan Perda LP2B yang sampai detik ini tak kunjung rampung, Ketua Serikat Tani Karawang (SETAKAR), Deden Sopian mengaku tidak dilibatkan oleh pemerintah.

"Sampai sekarang saya tidak ada informasi aktivis yang peduli pertanian dilibatkan dalam pembentukan LP2B," kata Deden.

Ilustrasi Lahan Pertanian Karawang
Ia menilai rencana penerbitan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Pemkab Karawang dan DPRD dinilai belum secara serius melindungi lahan pertanian.

Pasalnya dalam rancangan peraturan daerah yang saat ini tengah dibahas ada beberapa hal yang luput dari perhatian namun berpotensi menggagalkan tujuan diterbitkannya Perda LP2B. Pihak eksekutif maupun legislatif malah terkesan membahasnya setengah hati hingga sudah hampir setahun belum juga selesai.

“Kalau mengikuti perjalanan Raperda LP2B terlihat sekali jika Pemkab dan Dewan seperti enggan menyelesaikan pembahasan hingga menjadi perda. Apalagi materi pembahasannya seperti tidak ada semangat untuk melindungi lahan pertanian. Saya contohkan salah satu poin tentang penjualan sawah pada satu sisi seperti dilarang tapi dalam sisi yang lain dibolehkan meski dengan persyaratan. Nah persyaratan ini membuka peluang untuk terjadi alih pungsi lahan pertanian,” katanya.

Dikatakan, dalam raperda itu disebutkan jual-beli sawah diperbolehkan jika ada ganti rugi lahan pertanian. Itu sama saja memberi peluang pengusaha untuk membeli areal sawah. Selain itu materi Raperda juga tidak menjelaskan secara detail  ketentuan mengenai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Dikhawatirkan ke depan akan ada monopoli kepemilikan sawah oleh kalangan pengusaha.

“Saya melihat dalam Raperda itu tidak ada upaya pemkab untuk mempersulit jual-beli areal sawah. Yang mengkhawatirkan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan tidak disebutkan secara rinci apa saja syarat lahan yang bisa menjadi lahan cadangan pertanian pangan,” katanya.

Deden mengatakan pembahasan permasalahan pertanian juga tidak hanya membahas hal-hal yang tercantum di atas kertas. Tapi juga membahas kondisi riil di lapangan. Kondisi di lapangan, sesuai catatan Dinas Pertanian, tidak mungkin dilakukan pencetakan lahan sawah baru di Karawang.

Tetapi dalam raperda itu disebutkan mengenai proses pencetakan sawah baru. “Kalau Raperda LP2B itu dibedah pasal per pasal, sangat banyak permasalahannya,” paparnya.

Menurut Deden anggota DPRD Karawang yang masuk dalam Pansus tentang LP2B agar belajar dan mendalami lagi persoalan tentang pertanian. Hal ini untuk mengantisipasi jika nanti disahkan, Perda tentang LP2B itu justru tak lebih berguna dan bahkan malah jadi merugikan sektor pertanian.

“Perda ini dibuat dengan alasan untuk melindungi lahan pertanian, semangat itu seharusnya ada dalam diri anggota DPRD. Tapi melihat pembahasan sejak awal saya menilai seperti ada kepentingan lain diluar untuk melindungi lahan pertanian,” pungkasnya.#oca-fr.

Previous
« Prev Post

Related Posts

Senin, Mei 08, 2017
Loading...