Proyek Fiktif Pejabat PDAM Lapor Polisi - PELITA KARAWANG

Breaking

Post Top Ad

Rabu, 17 Mei 2017

Proyek Fiktif Pejabat PDAM Lapor Polisi

KARAWANG, PEKA. - Kasus proyek fiktif dilingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum terus mengemuka. Kali ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDAM, Jumali, mendatangi Mapolres Karawang untuk membuat laporan pemlasuan tandatangan dala Surat Perintah Kerja (SPK) proyek fiktif tersebut. 

Ilustrasi 
Jumali mengaku tidak pernah menandatangi SPK proyek fiktif tersebut untuk pencairan pinjaman CV. Savira Multi Sarana (SMS). Dia berharap pihak kepolisian bisa menemukan pelaku yang memalsukan tandatangannya itu.

"Dari 3 proyek fiktif tersebut yang satunya mengatasnamakan saya sebagai PPK PDAM dengan nilai kontrak Rp1.474.440.000 sedangkan dua proyek lagi bukan atas nama saya. Saya hanya melaporkan satu proyek yang mencantumkan dan memalsukan nama saya. Saya tidak merasa menandatangani SPK yang digunakan untuk meminjam uang oleh CV. SMS dari Bank Kalsel," kata Jumali didampingi pengacaranya Hendra Supriatna usai melapor ke Mapolres Karawang, Rabu (17/1).

Menurut Jumali dia membuat laporan polisi dengan nomor STTL/784/V/2017/JABAR/RES KRW karena ada pihak dengan sengaja memalsukan tandatangan dirinya dalam SPK proyek fiktif. Pemalsuan tandatangan itu terjadi pada 29 Desember 2016 saat dirinya didatangi pihak Bank Kalsel membawa SPK pengadaan pipa PDAM dan dalam SPK tersebut tercantum nama dirinya selaku PPK yang menandatangi SPK tersebut. 

"Saya kaget waktu didatangi pihak bank yang menanyakan proyek pipa dan juga ke aslian SPK itu. Soalnya saya tidak merasa menandatangani dan memang proyek tersebut tidak ada," katanya.

Jumali mengatakan pihak Bank Kalsel menanyakan dirinya ke aslian SPK No.027/SPMK-045/PDAM/2015. Dia menyatakan kepada pihak Bank Kalsel jika SPK tersebut palsu dan dirinya tidak merasa menandatangani SPK tersebut. Bahkan Jumali menegaskan jika PDAM Karawang tidak bekerja sama dengan CV. SMS untuk pengadaan pipa. 

"Saya juga kaget kenapa pengecekan itu dilakukan setelah pencairan uang. Padahal pihak bank itu biasanya mengecek kebenaran proyek itu sebelum pencairan," katanya.

Menurut Jumali dengan kejadian ini pihaknya merasa dirugikan dan dikorbankan oleh pihak kontraktor dan juga oleh pihak bank. Seharusnya jika pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit peristiwa ini tidak akan terjadi. Namun karena ada rekayasa sehingga dirinya yang menjadi korban karena akhirnya terbawa dalam permasalahan tersebut. 

"Saya melaporkan masalah ini untuk mendapatkan keadilan karena ini menyangkut nama baik saya," pungkasnya.#oca-fr.
Posting Komentar