Waspada Tilep Menilep Realisasi Dana Desa

0
KARAWANG - PEKA - Masyarakat Karawang diminta untuk semakin melek transparansi pembangunan di desa-desanya. Peluang tumpang tindih realisasi infrastruktur dari segudang bantuan ke Desa, terbuka lebar dan berpotensi dilakukan oknum-oknum pemerintah Desa dan Kecamatan demi meraup "dana sisa" dari sumber anggaran yang diturunkan.

Anggota LSM Kompak Kecamatan Lemahabang, Suherman mengatakan, banyaknya bantuan yang masuk ke desa diakuinya cenderung rendah pengawasan. Karena kontrol selama ini lebih mendominasi istilah pembinaan, pendampingan dan monitoring. 

Meski demikian,  kehati - hatian pemerintah desa diperlukan dalam penggunaan setiap anggaran, selain jangan asal membangun bistek pekerjaan infrastruktur, juga diharapkan tidak tumpang tindih dari anggaran yang satu dengan yang lain, karena ini dikesankan seperti "nilep" sarana fisik. 

Peluang kerawanan itu ada, sebab dana yang turun bukan saja dari Dana Desa APBN tapi juga dari Alokasi Dana Desa (APBD II) dan Bantuan Gubernur (Bangub) bahkan proyek dari PUPR, dimana yang satu dengan yang lainnya masyarakat harus diberikan penyadaran  mana proyek dana desa, mana proyek Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bangub. Jangan sampai di Dana Desa tahu kemarin, atau yang tahun ini beriringan datang dengan Bangub, laporan dokumentasinya itu-itu juga.

"Peluang tumpanng tindih sarana fisik sangat rawan, sebab ADD, BanGub dan Dana desa turun beriringan," Ungkapnya.

Herman menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak dan masyarakat, untuk tidak ragu melapor jika ada temuan penyelewengan anggaran dan sarana fisik di desa-desa. Begitupun dengan para tokoh, diharapkan ketokohannya bersama pemuda desa juga aktif dalam pengawasan dan pemantauan anggaran yang turun bersamaan ini. Sebab, jika dilihat dari banyaknya anggaran, seperti ADD  Rp 400 jutaan, BanGub Rp 115 juta dan Dana Desa Rp 700 jutaan hingga Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 150 jutaan pertahun, penyelewenangan itu bukan saja disarana fisik, tetapi juga kemungkinan di intensif pegawai desanya hingga hak-hak lembaga desa yang tidak dipenuhi.

"Anggaran yang turun itu beriringan, bukan fisik saja yang rawan. Tetapi juga dipersoalan hak dan kesejahteraan pegawai desanya," pungkasnya.#rs-fr.
Posting Komentar