APDESI Usulkan Kades Miliki Aspirasi Seperti Dewan - PELITA KARAWANG

Breaking

Post Top Ad

pasang

Selasa, 13 Juni 2017

APDESI Usulkan Kades Miliki Aspirasi Seperti Dewan


Karawang, PEKA. -  Merasa ada celah pos di Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan retribusi Daerah,  Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang, usulkan para kepala Desa memiliki aspirasi lazimnya Anggota DPRD dalam membangun pemetaan di desa-desanya. Wacana ini digelindingkan Apdesi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD),untuk realisasi DBH tahun 2017 ini.

Sekretaris Apdesi Karawang, Alex Sukardi mengatakan, pihaknya usulkan wacana Kades memiliki aspirasi ini ke DPMD untuk dipertimbangkan dalam pos DBH tahun anggaran 2017 ini. Melihat kedusunan dan pemetaan, Kades adalah figur yang tahu medan wilayahnya masing-masing, sehingga pos-pos itu acapkali spontan datang dari permintaan masyarakat. Karenanya, jika disetujui,  ini menjadikan kondusifitas pembangunan lebih tertata rapi, baik untuk pemberdayaan, kemasyarakat dan sosial di desa-desa, dimana anggarannya diambil diluar dana ADD, melainkan khusus di DBH." Baru kita usulkan, mudah-mudahan disetujui. Wajar masyarakat sring minta ke Kades, kita punya uang dimana? Kalau ada dana DBH untuk kemasyarakatan kan ini bisa dikatakan aspirasi Kades," Ujarnya.

Alex menambahkan, ajuan-ajuan masuarakat di masing-masing dusun selalu saja spontan, tidak mungkin tertulis mengajukan ke desa, karenanya keberadaan aspirasi Kades ini bisa membantu masyarakat. Meskipun sejauh ini, dana aspirasi dari DBH ini masih dihitung-hitung berapa besarannya." Kita hitung-hitung dulu berapa kebutuhannya, kiranya ada pos aspirasi Kades ini dari DBH," Ungkapnya.

Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Pemerintahan Desa DPMPD Karawang, Budiman Achmad mengatakan, dalam Perbup ada mekanisme dan tata cara, program alokasi dan Kegiatan dari DBH ini. Pemerintah Desa, ia persilahkan memetakan pilihan yang ada dari dusun-dusun untuk kebutuhan masyarakatnya, karena memang diyakininya, berbeda antara satu desa dengan desa lainnya, tapi semuanya tetap harus sesuai aturan. Walaupun istilah Apdesi, inginkan Aspirasi, tapi tetap semuanya harus tercantum dalam APBDes dan semuanya sudah berdasarkan perencanaan. Ia ingatkan, agar usulan-usulan istilah aspirasi Kades itu, tidak lari dari Regulasi yang ada," tidak boleh lari dari Menu yang disajikan, semuanya harus terencana dan masuk APBds," Ujarnya.

Lebih jauh Ia menambahkan, ada sekitar 35 Kegiatan dari DBH, sesuai kebutuhan, maka masing-masing itu tertulis, maka Kades memang berhak menentukan pilihan sesuai kebutuhan. Mungkin hal ini yang dimaksudkan Apdesi dengan istilah aspirasi Kades, sebab, bentuk ajuan apapun harus tertulis dan tidak boleh beda dengan menu yang ada. Tidak bisa sebut budiman, DBH diberikan, kemudian didistribusikan cuma-cuma semaunya Kepala Desa, karena sebelum itu ada aturan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh." Mungkin istilah aspirasi itu ya memilih sesuai kebutuhan saja dari setiap dusun, bukan berarti mendistribusikan semaunya," Pungkasnya.#Rsg/fr
Posting Komentar