Bupati Dan DPRD Diminta Tolak Pemendikbud Nomor 17 Tahun 2017

0
KARAWANG - PEKA - Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang diminta menolak secara tegas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017, untuk bisa menyelamatkan nasib pendidikan generasi muda di Kabupaten Karawang.

Disdikpora Karawang (Ilustrasi)
Pasalnya, peraturan yang membatasi jumlah siswa dan rombongan belajar dalam satu sekolah itu, dinilai Sekretaris Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Karawang Barat, Asep Agustian, telah bertentangan dengan semangat wajib belajar (wajar) pendidikan dasar  (dikdas) 12 tahun.

"Selamatkan generasi muda kita, calon-calon penerus bangsa. Jika ini dipaksakan, banyak anak-anak kita yang tidak bisa sekolah, tidak bisa mendapat pendidikan formal, padahal wajib belajar itu 12 tahun. Bupati dan anggota dewan harus lebih berpihak kepada masyarakat, bukan manut pada pejabat yang lebih tinggi," ujarnya, Rabu (7/6).

Disampaikan Asep, permen tersebut akan mengorbankan masa depan generasi bangsa yang seharusnya mendapat pendidikan yang layak. Apalagi mengingat infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, untuk pelaksanaan kebijakan 11 rombonga belajar (rombel) dengan jumlah 32 siswa per rombelnya belum memenuhi.

"Banyak yang dikorbankan, bukan hanya siswa yang jumlahnya berkurang drastis, tapi akan banyak guru honorer juga yang jadi mengangguran akibat jumlah rombel dan jam belajarnya yang sedikit. Ini berarti kebijakan tersebut menyebabkan masalah sosial yang baru, ini tidak bisa dibiarkan," katanya.

Selain itu, kata Asep, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Diadikpora) Kabupaten Karawang harus segera mengambil langkah-langkah antisipasi, mengingat waktu penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2017/2018 segera dimulai bulan ini.

"Jangan diam saja dengan aturan yang dipaksakan. Kita harus bersama-sama menolak, baik dinas pendidikan, sekolah, masyarakat, Bupati dan DPRD. Bikin surat keputusan bupati untuk menolak, Komisi D harus mengirimkan surat penolakan juga. Kalau perlu kita sama-sama ke Mahkamah Konstitusi (MK) uji materi pembatalan permen tersebut," pungkasnya.#oca-fr.
Posting Komentar