Kekecewaan Memuncak, Penggugat Pilkades Sumurgede Ancam Demo Bupati

0
KARAWANG, PEKA - Lambatnya internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang sikapi hasil inkrah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTTUN) atas gugatan Pilkades Sumurgede 25 November 2012 lalu, membuat kesabaran para penguggatnya terusik. Tarik ulurnya kajian di bagian hukum, Asda 1 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), tak bisa membendung niatan para penggugat siap melakukan aksi demonstasi usai Idul Fitri nanti.  

Dikatakan Dedi Mulyadi, penggugat Pilkades Sumurgede, pihaknya sangat cukup bersabar menaanti keadilan, meskipun jabatan Kades yang di SK kan 2012 lalu bakal berakhir kurang dari 2 tahun lagi.

Semua proses hukum di PTTUN hingga Mahkamah Agung (MA) sudah sama-sama ditempuh penggugat dan tergugat, tidak ada yang disamarkan sama sekali. Namun, saat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) ke 1 hingga PK ke 2 sudah ditolak MA dan tetap diperintahkan agar Bupati menjalankan putusan hukum dengan mencabut SK dan gelaran Pilkades ulang, mengapa tanya Dedi, masih terkesan memperlambat dan lama kajiannya. Memang, sambung Dedi, masalah Sumurgede ini ranah keputusan dan kebijakannya saat ini di jadikan 1 pintu di Asda 1 dan sama Bagian Hukum, katanya lagi di godok. Namun,  sampai sekarang belum juga matang mengambil sikap. Karenanya, jika sampai Idul Fitri belum juga ada sinyal baik terhadap rasa keadilan yang selama ini diperjuangkan orang-orang desa, maka rencananya sehabis lebaran, para penggugat bersama ratusan pendukung siap gelar aksi demonstrasi geruduk kantor Bupati.

"Saat ini kita sedang konsolidasi dengan rekan - rekan, habis lebaran tak kunjung ada kepastian, ya kita lawan dengan Demo yang selama 5 tahun terakhir kami bendung," Ungkapnya.
Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang, Alex Sukardi menuturkan, Pemkab memang sepatutnya tidak kalah oleh penggugat Pilkades, wajar jika masih selalu ada upaya hukum. Tapi tandasnya, fakta persidangan membuktikan, Pemkab sudah jelas-jelas kalah melawan gugatan hingga pada level upaya hukum tertinggi yaitu PK, maka seharusnya juga, Pemkab bisa menghargai upaya dan keadilan yang diharapkan para penggugat selama ini.  

Sikap ketegasan ini perlu, agar tidak menjadi preseden buruk bagi masyarakat khususnya di kontestasi Pilkades yang lainnya. Karenanya, sikap diam dengan alasan apapun yang kesannya memperlambat, pasti akan menimbulkan gejolak dan pertanyaan bagi para penggugat yang haknya selama ini belum didapat.

"Pemkab memang gak boleh kalah, tapi faktanya kan sudah kalah. Maka seharusnya pemkab juga tegas ambil sikap, agar jangan ada preseden buruk," Ujarnya.
Kabid Pengembangan dan pemberdayaan Masysrakat Desa (DPMPD) Karawang, Budiman Ahman mengatakan, terakhir dirapatkan, pihaknya masih menunggu kajian secara hukum dari Bagian hukum. Karena, DPMD hanya sebatas melaksanakan teknis saja dan tidak bisa berinisiatif mengambil sikap tanpa berlandaskan pada kajian Hukum. Karenanya, sampai sejauh ini, belum ada surat tembusan apapun dari Pemkab ke DPMPD. Sebab,  di pertemuan terakhir saja, kabarnya Kabag hukum harus membuat kajian dulu ke Bupati, untuk menentukan langkah-langkah dan gambaran apa yang akan dilakukan. Tentu saja, selain menunggu kejelasan dari SKPD terkait, pihaknya juga menantikan, sudah sejauh mana prosesnya, dengan kata lain komunikasinya harus Komperhensif.

"Kita sebatas teknis saja, dan menunggu kajian dan surat dari Bagian hukum," Pungkasnya.#rs-fr.
Posting Komentar