Sikapi Sumurgede Lambat, Kebijakan Pemkab Dicurigai - PELITA KARAWANG

Breaking

Post Top Ad

pasang

Senin, 05 Juni 2017

Sikapi Sumurgede Lambat, Kebijakan Pemkab Dicurigai

KARAWANG - PEKA - Sudah clear putusan hukum atas gugatan Pilkades Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon tahun 2012 melalui Mahkamah Agung (MA), memasuki awal Juni gelagat penegasan pelaksanaan amar putusan oleh Bupati dan instansi terkait masih dianggap memble. 

Ilustrasi Pemkab Karawang
Pasalnya sampai saat ini, tarik ulur antar pejabat instasi Bagian Hukum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), disebut-sebut memperlambat eksekusi atas desa yang saat ini sudah dipimpin Yahya Sulaeman di hampir 5 tahun terakhir.
Ketua Komisi A DPRD Karawang, Ir Teddy Luthfiana mengatakan, persoalan hukum atas Desa Sumurgde sudah final, karena diapresiasinya proses hukum dengan sabar sudah ditempuh semua pihak. Adalah konsekwensi hukum sebut Teddy, dalam menjalankan ketentuan ada yang puas dan tidak puas, tingga harus dihormati. Tinggal saat ini, sentilnya, Bupati mau atau tidak melaksanakan hasil keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTNUN), kalau seandainya masih ogah-ogahan, Dewan asal Pasirtalaga ini menantang Bupati dan pejabat terkait menjawab dengan tegas argumentasi dan duduk perkaranya.

"Tinggal Bupatinya mau apa enggak melaksanakan keputusan PTUN. Kalau gak mau alasannya apa ? Mestinya kan bupati menjawab secara tegas, bukan dibuat ngambang semacam ini," Ungkapnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Karawang ini menambahkan, seandainya Bupati, kalau mau melaksanakan keputusan PTTUN, seharusnya segera  perintahkan DPMD melaksanakannya, dan tindak lanjuti segera sesuai peraturan perundang-undangan.

"Tapi kalau sudah siap dan memang seharusnya siap melaksanakan keputusan, ya harus jalankan, perintah dinas terkait," Ungkapnya.
Penggugat Pilkades Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon, Dedi Mulyadi mengatakan, konsultasi hukum da koordinasi ke pejabat terkait masih akan terus dilakukannya demi memenuhi rasa keadilan, sekaligus mencari tahu alasan-alasan Bupati/Pemkab masih mengulur eksekusi atas gugatannya sejak 2012 lalu. Sebab, Bupati, selain bisa terancam pidana jika tidak melaksanakan putusan PTUN, juga akan menjadi buruk pada Pilkades-Pilkades berikutnya yang bisa saja setumpuk gugatan didesa lainnya. 

Sejauh ini sebut Dedi, para penggugat masih cukup bersabar, karena memang dilingkungan Asda 1 dan Bagian Hukum nampaknya memang sudah clear dan siap menjalankan hasil putusan pengadilan, yaitu selain mencabut SK Kades terpilih yang saat ini sudah menjabat hampir 5 tahun Yahya Sulaeman, juga melaksanakan Pilkades ulang secara adil, terbuka dan demokratis, hanya saja kabarnya tinggal menunggui di internal DPMPD. Dirinya wanti-wanti sebut Dedi, agar semua pejabat yang menyikapi gugatan Pilkades ini agar profesional dalam artian tidak mengotak-atik regulasi yang keliru, menerima suap bahkan membiarkannya berlarut-larut. Jika gelagat dan bukti ketidakprofesionalitasan tersebut ada, para penggugat ancam melawan secara hukum maupun verbal.

"Kita wanti-wanti, Bagian hukum, Asda, hingga pejabat di DPMD untuk profesional, karena Bupati pada dasarnya siap, jika semua diinternal terkait tersebut selesai," Tutupnya.#rs-fr.
Posting Komentar