Soal Raperda LP2B, Ini Saran KTNA Karawang - PELITA KARAWANG

Breaking

Post Top Ad

pasang

Rabu, 07 Juni 2017

Soal Raperda LP2B, Ini Saran KTNA Karawang

KARAWANG - PEKA - Proses pematangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lahan Perlindungan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) masih dilangsungkan Pansus DPRD Karawang. Namun, persoalan luas lahan yang masih berbeda-beda antara Dinas Pertanian, Statistik dan BPN, bikin heran Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Karawang, bahkan komunitas organisasi petani ini menuding, masih banyaknya kepentingan untuk menjadikan lahan sawah produktif menjadi sasaran bangunan investasi.
Ketua KTNA Karawang, H Enjam Jamsir mengatakan, dirinya hanya mengingatkan semua pihak, termasuk Pemkab dan DPRD, jika ingin mempertahankan Karawang sebagai pemasok beras nasional, maka jangan sejengkalpun tanah sawah diarug oleh banguan RUTR/RT.RW

Jangan memberikan kesempatan apapun tandas Enjam, untuk membangun ditanah-tanah sawah, utamanya bagi banyak pengembang, seperti membangun Perum tipe apapun. Ia sarankan, untuk dikonversi atau dialihkan kedaerah lainnya seperti selatan, utamanya sebut Enjam, ditanah-tanah marjinal.

"Stop membangun apapun ditanah sawah, alihkan ke selatan mulai saat ini, utamanya di sawah Marjinal," Ungkapnya.
Enjam menambahkan, sekiranya Perda LP2B ini mau dibuat dan konsisten mau dilaksanakan, ia sarakan tim pansus agar melibatkan para petani pemilik, buat konsensus bersama untuk tidak merubah status sawah sampai dengan kiamat dan pemerintah pusat sambung Enjam,  jangan membuat plot sendiri untuk merusak sawah. Ini harus dicegah mulai saat ini. Karena selama ini, KTNA, HKTI dan Perhiptani hanya sebatas mengembangkan pola pikir untuk memberi jalan yang terbaik untuk melindungi lahan, mengapa tidak sebut Enjam, tanah-tanah perhutani di 5 Kecamatan dijadikan tanaman produktif ? Seperi Padi gogo, holtikultura, ternak dan perikanan. 

"Masih banyak yang harus disambungkan pola pikir pemerintah dengan petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani itu," Ujarnya.
Lebih jauh Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan segudang keluhan pertanian sejak ketua Komisi A di pimpin H Warman, dirinya kira, sudah cukup masukan dari berbagai pihak kaitan pematangan LP2B ini, karena baginya KTNA sudah tidak perlu dilibatkankan lagi, tapi yang terpenting baginya tujuan KTNA dan Petani tercover dan terbaik. Karena, ia meyakini kalau luas lahan itu tidak bakalan ada yang maling, tapi hilang angka masih memungkinkan, tengok saja sebut Enjam, luas lahan saat ini angkanya saja berbeda-beda, entah itu datangnya dari Pemkab, Distan, Statistik (BPS) maupun BPN, padahal mereka-mereka sebut Enjam, belum pernah mengukur secara real. Sebab, yang bener itu harusnya diambil dari yang jelas tukang ukur, yaitu dari Agraria / Pertanahan (BPN), hanya saja akibat oleh BPN juga belum disertifikatkan semua, jangan heran luas tanah sampai dengan saat ini terus dikira-kira, mungkin menyusut mungkin meluas.

"Siapa yang bisa mengukur sampai data beda-beda begitu, ini akibat banyak yang belum di sertifikatkan kan," Tandasnya.#rs-fr.
Posting Komentar