Tahun Ini, Kepsek Langgeng Tanpa Periodisasi Lagi

0
KARAWANG, PEKA - Para Kepala Sekolah disemua tingkatan baik SD, SMP dan SMA bisa bernafas lega. Pasalnya, mulai tahun ini, para Kepala yang akrab disebut Guru yang diberi tugas tambahan tersebut, tidak lagi harus memikirkan priodesasi atau akhir masa jabatannya saat sudah 8 tahun menjabat. Itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 yang keluar baru-baru ini.
Ilustrasi
Dikatakan Ketua Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (FMKKS) Komisariat Telagasari, Eman S.Pd mengatakan, seharusnya sekitar 25 Kepala SMP terhitung Januari - April memasuki masa priodesasi tahun ini, termasuk dirinya yang sudah 8 tahun menjabat Kepsek. Namun, seiring keluarnya PP Nomor 19 tahun 2017 yang mengatur soal jabatan Kepsek tanpa priodesasi, membuat semua yang priodesasi tahun ini batal kembali menjadi guru dan terus menjadi Kepsek sampai dengan masa pensiun tanpa batasan waktu. 
Dulu, Kepsek akrab disebut guru dengan tugas tambahan, tapi dalam PP baru, Kepsek adalah guru yang diangkat menjadi Kepsek, tanpa mengajar satu mata pelajaran pun dan dijam berapapun, melainkan sebagai manajer.
"25 kepsek yang priodesasi tahun ini, tapi ya diteruskan karena terbitnya PP baru, bahwa Kepsek tanpa priodsdasi dan menjabat sampai pensiun," Tandasnya.

Kepala SMPN 2 Tempuran ini menambahkan, masa jabatan Kepsek yang saat ini masih duduk dan atau yang akan duduk, tetap melaksanakan tugas sebagai Kepsek sampai dengan pensiun tanpa risih priodesasi, kecuali yang jadi pengawas, penilik atau jabatan fungsional lainnya, atau mungkin memilih mengundurkan diri dan meninggal dunia. 
Bisa saja sambung Eman, yang saat ini masih didiklat Cakep di P4TK Cianjur, ada yang waiting list dan mungkin menjabat langsung Kepsek kendatipun di SMP Satu Atap (Satap) yang selama ini masih dirangkap terus oleh SMP induk. Jika melihat PP baru tersebut juga, diakui Eman, bisa berdampak pada waiting list lebih lama. Karena harus antri sampai kepsek yang menjabat memasuki masa pensiun. 
"Waiting list kepsek yang baru bakal lebih lama mungkin, antrian nunggu pensiun," Ungkapnya.
Lebih jauh ia menambahkan, PP Nomor 19 tersebut sejauh ini memang belum ada Peraturan Bupati (Perbup)nya. Namun, melihat draft dan klausul yang ada, ia yakin Perbup tidak bakalan berbeda jauh dari PP soal Priodesasi ini, karenanya, diharapkan semuanya rapi dan tertib. "Tinggal menunggu Perbupnya saja, saya pikir gak bakalan jauh berbeda," Pungkasnya.#rs-fr.
Posting Komentar