Bendahara PBB Se-Karawang Resah Banget,Ini Persoalannya

0
Karawang-.Kabar dihapuskannya honor bendahara PBB, mulai membuat gelisah para bendahara. Bahkan, kesejahteraan para bendahara yang andil menyumbang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu digadang-gadang akan di poskan dari Upah Pungut (UP) dari total pemasukan PBB perdesa.(12/7/2017).

Koordinator PBB Kecamatan Lemahabang,Didin Abidin mengatakan kabar dihilangkannya honor bendahara PBB diakuinya memang sudah santer,namun dirinya tetap menunggu kabar resminya.

Apakah penghapusan itu ada penggantinya di pos lain semisal innsentif, atau mungkin juga kembali mengandalkan Upah Pungut (UP) dari target pemasukan PBB setiap desa. Karenanya, dirinya enggan lebih jauh menyikapi soal ini." Ya kabar itu memang santer mau dihapuskan yang Rp 850 ribu perbulan itu, gak tahu apakah benar kembali ke UP ?." Tanyanya.
Senada diungkapkan Koordinatos PBB Kecamatan Cilamaya Kulon,Syahroni.Pihaknya masih menunggu keputusan resmi, karena ditanggal 13 Juli, Kecamatan Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan rapat bersama soal ini, apakah benar honor bendahara PBB ini dihapuskan tahun ini, bahkan santer kabar penggantinya kembali dari Upah Pungut. Seandainya satu desa target PBB Rp 100 juta pertahun, maka jatah UP itu hanya 5 persen saja atau sekitar Rp 5 Juta pertahun, jauh dari honor yang selama ini diterima bendahara PBB dikisaran Rp 850 ribu perbulan, bahkan lebih bagi perangkat desa lainnya. Untuk itu, menjawab kesimpang siuran ini, ia enggan komentar lebih jauh, karena masih menunggu arahan dan keputusan resminya di rapat-rapat." Kita nunggu rapat 13 Juli ini untuk 2 Kecamaan, karena saya juga belum tahu jelas," Pungkasnya.

Sebelumnya, Bendahara PBB Desa Rawagempol Wetan, Saundi mengatakan, belum lama semua bendahara PBB desa dikumpulkan. Betapa kagetnya saat DPPKAD mengabari bahwa honor para bendahara PBB bakal dihapus tahun ini. Entah apa yang menjadi dasarnya, sementara menerima honor tahun kemarin Rp 750 ribu perbulan saja dirapel sampai setahun, bukannya ditingkatkan seperti honor-honor perangkat desa, Pemkab justru tega menghapuskannya tahun ini. Itu sebut Saundi, diungkapkan langsung pejabat DPPKAD. Untuk itu, disela-sela reses, dirinya ingin pertanyakan kepada Komisi B DPRD Karawang, kiranya mendesak DPPKAD agar jangan main-main pada para bendahara PBB yang selama ini berjuang menyumbang PAD buat Kabupaten, apalagi dilapangan menagih pajak kepada masyarakat itu bukanlah perkara mudah dan instan, sebab butuh proses lama dan mengulur-ngulur waktu dari wajib pajaknya." Sudah kemarin honor dirapel setahun, sumber anggarannya juga di pingpong, eh sekarang bukannya dinaikan malah di hapus, dimana dasarnya Pemkab ini," Sesal Saundi.

Lebih jauh Ia menambahkan, menagih pajak PBB slama ini ditarget cepat mulai bulan 1 sampai 9 dengan tempo sanksi 2 persen jika dilampaui, namun masyarakat tetap sulit karena hanya mengandalkan musiman panen padi dan tambak. Disisi lain, dirinya yang kepanasan, kehujanan dan dikejar target, honornya saja tahun kemarin dirapel setahun baru cair, belum lagi tahun ini, honor bendahara PBB justru dihilangkan. Karena itu, ia meminta Pemkab kaji ulang atas penghapusan hak honor para bendahara PBB ini. Dirinya bingung harus mengadu kemana, melakukan aksi demonstrasi sekalipun tidak memiliki forum lazimnya perangkat dan organisasi desa lainnya." Kita dikejar target terus demi PAD, hak kita dihilangkan, jujur saya ngiri dengan perangkat desa yang setiap tahun naik, saya malah sebaliknya dihapus," Ujarnya.

Penulis :Ruri
Editor: Lili
Posting Komentar