Ini Penjelasan Gerindra Jabar Berkaitan Kasus Gerindra Karawang - Pelita Karawang

Breaking

Post Top Ad

Sabtu, 15 Juli 2017

Ini Penjelasan Gerindra Jabar Berkaitan Kasus Gerindra Karawang

KARAWANG – Ramainya polemik pemberitaan terkait kisruh di internal DPC Partai Gerindra Karawang, mulai dari pembekuan Ketua DPC Gerindra hingga ancaman Pemberhentian Antar Waktu (PAW) 6 Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kabupaten Karawang, membuat Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, H. Mulyadi angkat bicara.

Mulyadi menjelaskan pemahaman tentang tata kelola organisasi di internal Partai Gerindra, pertama adalah DPD Gerindra Jawa Barat berfungsi sebagai administrator dan pengawas DPC-DPC khususnya yang ada di Jawa Barat, artinya tugas DPD hanya melaksanakan apapun arahan dan keputusan DPP. Kemudian DPD juga merespon dan menerima apapun laporan dan masukan dari DPC ataupun dari yang lain, yang sifatnya untuk perbaikan ataupun untuk produktifitas dari aktifitas organisasi. “Jadi dengan hal itu, tidak ada kewenangan DPD untuk bisa melakukan pembekuan DPC,” ujarnya.

Mulyadi menambahkan, mengenai beauty contest itu adalah proses baru yang dilakukan selama ia memimpin DPD yang kurang lebih satu tahun berjalan ini. Beauty contest sendiri merupakan ajang untuk mencari yang terbaik dan ajang untuk konsolidasi. Lalu kenapa ada beauty contest, tentu karena ada hal yang mendahului, misalnya apa, DPD selalu diberikan arahan dan perintah oleh DPP, terkait DPC Karawang, DPD disuatu waktu dipanggil oleh pihak DPP dalam hal ini Badan Seleksi Organisasi (BSO) dan Badan Pengawas Disiplin Partai (BPDP), diminta agar DPD mengetahui bahwa ada laporan terkait organisasi DPC di Karawang yang dianggap kontra produktif. “DPD merespon dan memohon izin kepada DPP dalam hal ini BSO dan BPDP supaya DPD melakukan terlebih dahulu investigasi untuk menggali informasi, proses tersebut disetujui oleh BSO dan BPDP Partai Gerindra, kemudian temuan-temuan pun dilaporkan,” paparnya.

Masih Mulyadi menambahkan,  atas arahan BSO dan BPDP lalu DPD diperintahkan untuk mempersiapkan usulan, kalau misalnya kedepan akan ada indikasi penggantian. Jadi itu hanya proses arahan saja, kalau misalkan harus digaris bawahi berikutnya adalah, secara de facto dan secara de jure tidak ada pembatalan SK yang lama ataupun penerbitan SK yang baru. Tetap saja Kepengurusan DPC yang ada itu berjalan, maka jika ada bahasa surat dari DPD itu pembekuan berarti pemahaman terhadap mekanisme organisasi dari DPC, lemah. “Padahal itu adalah semacam surat pemberitahuan bahwa DPD akan melakukan investigasi. Konteks investigasi kan menggali informasi, misalkan informasinya salah kan lebih bagus buat DPC untuk melakukan klarifikasi. Tapi kalaupun proses itu ternyata harus ditindak lanjuti, maka DPD diminta untuk mencari, nah saya menjalankan proses beauty contest tersebut. Jadi DPD hanya merespon laporan, melaksanakan keputusan dan arahan dari pusat,” tandasnya.

Sementara itu, salah satu Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Karawang, Saepudin Zuhri mengatakan, bahwa pada saat seseorang dijadikan anggota dewan maka yang melekat dalam aturan maen yang bersangkutan bukan saja aturan partai tetapi juga aturan negara. “Jadi, terjadinya PAW itu misalnya, hanya karena yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, atau terjerat kasus pidana,” pungkasnya.

Sumber : KBE
Posting Komentar