PAN Bikin Jokowi Nyinyir

TERBITKAN PELITA KARAWANG on Minggu, Juli 23

Karawang-.Di laman berita salah satu media online, Jokowi curhat, bahwa satu hari sebelum paripurna penetapan RUU Pemilu sebagai UU, PAN bertemu Jokowi dan menyatakan dukungannya pada pemerintah terkait dua opsi dalam UU pemilu. Mungkin maksud Jokowi, PAN mendukung opsi A dalam RUU Pemilu dengan poin krusial; ambang batas presiden (presidential treshold) 20-25% dan konversi suara sainte lague murni.

Mungkin Jokowi salah dengar, atau salah tafsir. PAN tak senaif itu dan ujug-ujug mendukung RUU Pemilu. PAN mendukung RUU Pemilu untuk ditetapkan sebagi UU, tapi tidak untuk pasal-pasal yang mengebiri demokrasi. Secara kasat mata, Presidential Treshold 20-25%, dan konversi suara sainte lague murni, adalah cara partai-partai besar membonsai partai gurem. Pembunuhan demokrasi secara sistematis. Sadis !

Ini bertentangan dengan semangat demokrasi partisipatif dan juga inkonstitusional. Khususnya Presidential Treshold 20-25%, jelas dan terang bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana putusan MK tentang pileg dan pilpres 2019 dilakukan serentak. Jadi, presidential treshold 20-25%, tak memiliki landasan juridis yang kuat bila bersandar pada UUD 1945.

Berdasarkan hitung-hitungan sistem konversi suara sainte lague murni, partai-partai gurem pendukung opsi A seperti Hanura, PPP, PKB dan Nasdem, akan keok dengan sistem konversi suara pemilu 2019. Jumlah kursi partai-partai ini akan tersedot dan dimonopoli partai-partai besar.

Untuk Parlement Treshold 4% saja, partai Hanura sudah terdiskualifikasi. Namun ketakutan ditendang dari kabinet, partai-partai kecil ini rela bunuh diri pada pemilu 2019. Mereka memilih opsi A dengan poin-poin yang sangat tendensius. Mereka lebih memilih kekuasaan jangka pendek dari pada masa depan demokrasi.

Demokrasi tidak hidup dalam politik dominasi. Bukankah itu yang kita alami selama orde baru berkuasa? Semangat inilah yang membuat PAN keukeuh mengambil sikap berbeda dengan partai pendukung pemerintah lainnya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan demikianlah, PAN bersikap, mendukung RUU Pemilu untuk ditetapkan sebagai UU, tapi tidak untuk pasal-pasal krusial yang berpretensi pada penyumbatan demokrasi dan anpartisipatif. Sikap PAN jelas, menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan dirinya dan pendukungnya di pemilu 2019.

Hemat PAN, Presidensial Treshold 20-25%, adalah bentuk pembajakan terhadap selektivitas rakyat untuk memilih pemimpin Indonesia. Selektivitas hanya akan terjadi, bila di Pilpres 2019 rakyat memiliki varian pilihan. Bukan capres tunggal.

Berikutnya, Indonesia adalah negara plural dengan berbagai rupa identitas primordial, sistem demokrasi multi partailah yang paling relevan mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan berbagai identitas primordial di Indonesia. Sistem konversi suara sainte lague murni, perlahan tapi pasti mengeliminasi partai-partai gurem.

Sistem konversi suara sainte lague murni, ini mengarah pada perampingan partai. Partai-partai kecil seperti PBB, PSI, Perindo, Idaman, PKPI dan lainnya, akan disapu-rata oleh arus deras dominasi partai-partai kakap. Bisa jadi partai seperti Hanura, PKB dan PPP, pun bisa bernasip naas pada pemilu 2019. Kita lihat saja nanti.

Jokowi salah kaprah. PAN tak ingin bunuh diri dan serta-merta mendapuk Jokowi sebagai capres tunggal di pemilu 2019. Perjuangan PAN pada cita-cita reformasi masih panjang. Kalaupun Jokowi akhirnya menendang PAN dari kabinet, “wes monggo.” PAN ikhlas demi menyelamatkan demokrasi. Itu hak presiden.Yang terpenting PAN tak mencederai demokrasi, apalagi sampai mengebirinya.

Penulis :Munir AS (DPP PAN)
Pengirim: Dadan Suhendarsyah (Sek DPD KRW)

Previous
« Prev Post

Related Posts

Minggu, Juli 23, 2017
Loading...