Pemkab Karawang Harus Tegas ke BJB

0
Pewarta: Oca

KARAWANG-Menyikapi persoalan maraknya “Bank emok” atau praktek rentenir berkedok koperasi, Pembina Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB), Yayan Sopian meminta, agar Pemkab Karawang bisa bersikap tegas terhadap BJB untuk segera menggelontorkan program pinjaman modal usaha ke masyarakat dengan syarat mudah.

Menurut Kang Yayan (sapaan akrab), persoalan maraknya “emok” di masyarakat ini seharusnya tidak hanya menjadi beban moral bagi pemkab, melainkan bagi BJB sebagai bank yang dipercaya untuk mengelola kas daerah.

“Dan kami juga meminta agar DPRD Karawang ikut bersikap atas persoalan ini. Jangan seolah-olah mereka tidak tahu. Sebagai lembaga kontrol kinerja eksekutif, sampai saat ini saya tidak pernah melihat ide serta gagasan DPRD yang benar-benar menyentuh terhadap persoalan kemasyarakatan. Kinerja mereka masih sebatas hal-hal formal saja, seperti mengontrol kinerja eksekutif dengan surat menyurat, budgeting anggaran, serta membuat dan merevisi Perda,” tutur Yayan Sopian.

Disinggung mengenai beberapa aksi koboy Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari (Kang Jimmy) yang terlihat sedang terus-terusan mengkritik kinerja BJB dan meminta sebagian kecil kas daerah dialihkan ke bank lain untuk program pinjaman modal usaha masyarakat, Yayan berpendapat, jika tujuannya untuk memberantas praktek rentenir dan riba di masyarakat, ia mengaku akan mendukungnya.

“Tetapi nanti lagi-lagi gimana keputusan Bupati Cellica, apakah beliau mau mengamini atau tidak atas ide serta pendapat dari Kang Jimmy. Karena berdasar pada PP Nomor 39 Tahun 2007, keputusan pemindahan menyeluruh atau sebagian kas daerah dari bank satu ke bank lain tetap harus atas persetujuan bupati,” katanya.

Menurut Kang Yayan, sebenarnya tidak ada persoalan yang krusial ketika pemkab memindahkan secara menyeluruh atau sebagian kas daerah dari BJB ke bank lain. Karena menurutnya, hal ini pernah dilakukan oleh Bupati Rokan Hulu, Suparman pada Juli 2017 lalu. Yaitu dimana Bupati Rokan Hulu pernah melakukan MoU dengan Pimpinan Kantor Wilayah BRI Pekanbaru untuk mengalihkan semua kas daerah ke BRI.

“Dan alasan mengapa Bupati Rokan Hulu memilih BRI sendiri atas pemindahan kas daerahnya sangat sederhana. Pertama, BRI dianggap memiliki jaringan luas sampai tingkat desa dan dianggap memiliki teknologi mutakhir dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kedua, BRI juga memberikan kemudahan kepada masyarakat, baik itu untuk pinjaman modal usaha maupun untuk pembayaran pajak,” paparnya.

Bagi AMIB, sambung Kang Yayan, tidak menjadi persoalan atas bank mana yang akan dipilih  untuk mengalihkan kas daerahnya. Karena yang terpenting ditegaskan Kang Yayan, persoalan rentenir dan praktek riba yang ada di masyarakat segera bisa diatasi pemkab.
“Kalau ada solusi lain atas maraknya persoalan bank emok di masyarakat ini, maka secepatnya harus dilakukan pemkab. Makanya saya juga meminta DPRD Karawang jangan diam saja. Ini kok wakil rakyat kayak yang gak tahu sama sekali persoalan ekonomi di masyarakat,” sindir Kang Yayan.

Di tempat berbeda, saat disinggung mengenai perkembangan isu di internal pemkab dan BJB ini, Wakil Bupati Kang Jimmy mengungkapkan, jika dari awal ia mengaku tidak terlalu ngotot menginginkan untuk memindahkan kas daerah secara menyeluruh ke bank lain. Ia mengaku hanya meminta, jika sebagian kas daerah tidak bisa dialihkan ke bank lain untuk kepentingan usaha mikro rakyat, maka ia meminta agar BJB segera menggelontorkan program kredit usaha rakyat.

“Kalau sebagian kas daerah tidak bisa dipindahkan ke bank lain, ya silahkan BJB segera gelontorkan kredit usaha rakyat Rp 1 sampai 5 juta rupiah untuk warung kecil, tukang baso, mie ayam, pedagang asongan dan lain-lain dengan jaminan yang mudah. Seperti hanya cukup dengan persyaratan atau jaminan  surat keterangan layak usaha dari desa atau kecamatan. Dan yang pasti bunganya jangan tinggi-tinggi, cukup 0,5 persen per bulan, supaya tidak mencekik masyarakat,” katanya.

Sebenarnya, sambung Kang Jimmy, dengan solusi menggelontorkan kredit usaha rakyat ini BJB justru akan diuntungkan. Karena menurutnya, market atau iklan BJB ke masyarakat luas sampai pelosok desa bisa lebih menyeluruh. “Bayangkan saja kalau BJB bisa menggelontorkan program ini ke masyarakat. Kemudian ia bisa sambil iklan dengan cara menempel striker BJB di setiap gerobak usaha kecil masyarakat. Saya pikir ini keuntungan luar biasa untuk BJB,” katanya.

“BJB bisa membuat tagline sebagai bank yang mendukung usaha kecil masyarakat. Lagian bukankah saham terbesar di BJB itu adalah APBD? Lantas apa salahnya BJB memberikan timbal balik ke pemkab dan masyarakat melalui program kredit usaha rakyat tersebut,” pungkas Kang Jimmy.

Editor: Farida
Posting Komentar