Iklan
Loading...

Rame-rame Ragukan Kinerja Monev Dana Desa & Bumdes di Karawang

TERBITKAN PELITA KARAWANG on Jumat, Agustus 11

Karawang.- Sejumlah bantuan keuangan termasuk Dana Desa, di pantau perencanaan hingga pelaksanannya oleh tim monitoring dan evaluasi ( Monev) bentukan Kecamatan dan Pendamping desa. Namun, Karangtaruna meragukan kinerja tim monev dalam prakteknya dianggap kurang detail memeriksa administrasi dan fisik dilapangan.(11/8).

Dikatakan Pengurus Karangtaruna Kecamatan Lemahabang, Aab Al Fattah, realiasi dana desa sejauh ini masih kurang terkontrol maksimal. Banyaknya Bumdes yang tidak jalan, realisasi yang diduga tumpang tindih antar satu bantuan dengan bantuan lainnya hingga pat gulipat dengan pihak- pihak yang mengatasnamakan pengawasan pemerintah, masih rentan terjadi. Bahkan, dirinya juga meragukan kinerja tim monev yang terdiri dari Muspika Kecamatan dan pendamping desa selama ini, karena ia khawatir yang dievaluasi dan yang mengavaluasinya sama - sama merapihkan dan menutup celah yaang sebenarnya masih ada yang tidak sesuai aturan main, itu dalihnya agar pencairan dana dana berikutnya lancar, sementata kekurangan dilapangan ini diabaikan
Ia ingatkan sebut Aab, baik Kecamatan maupun Pendamping Desa, untuk tidak main- main saat menjadi tim monev, karena konsekwensi yang dihadapi jika ada temuan rill kecurangan dan indikasi korup, sebelum Kades dan pegawainya, Tim monev ini yang lebih dulu bisa tersandung hukum. Bisa alasan memanipulasi, merekayasa administrasi dengan fisik atau bahkan mengada- ada. Tentu semua inj tidak diharapkan semua pihak." Tim monev jangan main - main cek kebenaran realisasj dana desa dilapangan, karena jika ada kesalahan yang dibuatnya, ini harus dipertanggungjawabkan, " ujarnya.

Pengurus DPD Partai Golkar Karawang ini menambahkan, tim monev tidak perlu risih jika sesekali ada ormas atau mungkin aktivis independen ikut nimbrung cek fisik realisasj dana desa. Jika ada desa yang kurag benar dalam mengelola dana desa, maka tim monev harus berani mengatakan kekurangannya dan menolak melanjutkan dahulu segala sesuatunya, bukan meneruskan begitu saja. Hal yang memalukan sebut Aab, jika sewaktu - waktu ada pemerintah desa terendus kejaksaan, kepolisian bahkan KPK di Karawang disebut ada tindakan pelanggaran, sementara saat di monev datar - datar saja, ini baru akan menbuktikan adanya ketidamberesan antara pemerintah kecamatan, desa dan pendampingnya. " sebelum kadesnya terseret kalau ada unsur pelanggaaran, maka kecamatan adalah pihak yang pertama bertanggung jawab, maka saya minta jangan main - main" tandasnya.

Pengurus LSM kompak Lemahabang, Suherman mengatakan, tim monev harus bisa memastikan kerapihan reakisasi dana desa, baik fisik, administrasi dan keuangannya se detail- detailnya. Gaya hidup para Kades yang semakin dikesankan raja kecil semenjak segudang bantuan turun, harus bisa terdeteksi kompetensi dan penghasilannya selama ini. Karenanya, mendobrak keraguan itu, tim monev yang menjadi wakil masyarakat harus jujur, transparan dan bertanggungjawab. Jangan mengada- ngada urusan keuangan pemerintah jika ada temuan negatif dilapangan, semuanya harus aktif dan koperatif, bahkan jika mau lebih tuntas transparansinya selain spanduk keuangN desa yang wajib dipasang, libatkan ormas kecamatan dan mah media sebagai tim monev independen," libatkan semua pihak, monev jangan dikesankan wakil pemerintah, tapi seharusnya bekerja sebagi wakil masyarakat yang menikmati manfaat dari Dana yang turun tersebut," ujarnya.

Editor:Farida

Previous
« Prev Post

Related Posts

Jumat, Agustus 11, 2017

0 komentar: