DPP Partai Golkar Jangan Bermain Api Bila Tidak Mau Terulang Tragedi Pilkada Karawang di Jawa Barat

0

Karawang-.Kehebohan dan kekhwatiran warga atau simpatisan partai Golkar makin menjadi-jadi saat kini dan itu tidak bisa diabaikan oleh pengurus partai dari desa sampai pusat.Tak sedikit warga Golkar berucap adanya SK DPP bodong bisa dinilia telah pojokkan Dedi Mulyadi sebagai Ketua DPD PG Jabar juga satu orang kandidat kuat,yang disebut bakal mampu merebut Jabar I memdatang.(23/09).
Hasil gambar untuk SUKUR MULYONO
Sukur Mulyono Ketua DPP Kompak



Menurut beberapa narasumber yang bercakap lantang saat dikonpirmasi."DPP tidak bisa berdiam diri ketika SK DPP itu disebut Bodong maka sangat juah dari kepatutan dan kelayakan jika hanya cukup membantahnya oleh seorang Idrus Marham.Namun seharusnya pihak DPP PG bersikap tegas dan menempuh jalur hukum bab adanya SK sangat bisa dikatakan telah merugikan banyak pihak diinternal partai Golkar,dane langkah hukum yang akan ditempuh oleh Dedi Mulyadi dipandang banyak pihak sangat tepat,itu satu bukti ada rasa memiliki,mencintai dan mempertahakan marwah partai secara utuh bukan sebatas membutuhkanya demi kepentingan misal rekomendasi akan menjadi Caleg,Cabgub dan seterusnya ".

Di Karawang,Ketua DPP Kompak H Sukur Mulyono saat ditemui kantornya,mengutarakan,bahwa kalau saja SK DPP benar dan itu bukan hoak atau bodong ,ini merupakan awal kehancuran partai golkar selaku partai kader yang telah menunjuk calon gubernur di luar  partai.Karena diyakini dalam PG sendiri ada kader sekaligus Ketua DPD Golkar yang sangat mantap dan berpotensi besar untuk bisa menang di Pilgub Jabar mendatang.(23/9).Dia menegaskannya,bilamana SK DPP itu bukanlah bodong maka sangat jelas aturan dan peraturan juga mekanisme organisasi pun telah di langgar oleh oran -orang di DPP sana.Tapi jika itu memang bodong sebagiaman disebut pak Idrus Marham.Maka sewajibnya dan seharusnya pula bukan hanya Ketua DPD Jabar yang melaporkan,pihak DPP pun segara melaporkan ke polisi karena ini sudah menyangkut kredibilitas DPP Golkar secara umum bab dalam SK itu pun sangat jelas mengataskan namakan DPP PG.


Masih kata Mulyono,kalau saja alasan-alasan yang disampaikan oleh Idrus Mahram sebagai Sekjen DPP PG tidak ada tindaklanjut secara hukum seperti yang akan dilakukan Kang Dedi.Saya menilai hal itu sudah jelas ada udang dibalik batu oleh pihak DPP PG, dan beruntunglah  ada yang membocorkannya,bila tidak bakal menjadi tragedi besar dalam tubuh Golkar bab mengasuh anak orang lain dalam kandang macan.Maaf,sambung Ketua Kompak."Bagi kami jika bendera sudah dikibarkan maka diharamkan dilipat kembali dan tak mungkin berlabuh labuh ketempat lain",tegas Sukur Mulyono.

Ditempat berbeda,Permana pengamat sosial politik Karawang,menyebutkan,bahwa  langkah yang akan ditempuh Dedi Mulyadi sangat tepat dan suara lantang warga atau simpatisan termasuk Ketua DPP Kompak juga sudah benar karena itu sangat manusiawi.Pihak DPP jangan main api dan instrik disaat partai PG dilanda tsunami seperti sekarang,pasalnya dengan tersandung Ketua DPP PG oleh kasus e-KTP dan mengemukanya kasus SK Bodong akan makin membuka mata publik ke partai Golkar.Patut digaris bawahi oleh pihak DPP PG,betapa sulitnya mengembalikan kepercayaan rakyat atau pemilih seperti periode sebelumnya.Dan berkaitan kasus SK DPP bodong bila tak dijelaskan sejelas-jelasnya dan ditempuh secara hukum oleh DPP akan menurunkan kredibilitas Golkar di Jawa Barat atau nasional.DPP mesti catat pula beberapa kali kekalahan Partai Golkar di Jawa Barat dan dua kali kekalahan Pilkada di Karawang.Tragedi mengasuh anak orang dalam Golkar Karawang bila terjadi di Jawa Barat maka diyakini nasib kekalahan jagoan sudah terbuka sejak dini dan bukan tidak mungkin  Dedi Mulyadi bisa mengambil langkah independen atau seperti JK bareng Jokowi di Pilpres kemarin,pungkas Permana.

Editor: Farida
Penulis: Aa
Posting Komentar

ADVETORIAL

Kontak Redaksi

Nama

Email *

Pesan *