Purwakarta.-Dinamika politik Golkar di Jawa Barat terus berjalan cepat dan seakan tak terhenti oleh penjelasan Idrus Marham yang sebutkan SK DPP PG yang beredar untuk pengusungan Ridwan Kamil adalah bodong.(26/9).
Pasalnya,ribuan kader Partai Golkar se-Jawa Barat mendesak agar DPP Partai Golkar segera mengeluarkan surat rekomendasi pencalonan Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilihan Gubernur Jabar 2018.


Mereka menyampaikan aspirasinya dengan mendatangi kantor Kantor DPD I Golkar Jawa Barat, di Kota Bandung, Selasa. 

Desakan itu sendiri disampaikan karena pencalonan Dedi Mulyadi pada Pilgub Jabar merupakan kesepakatan pengurus Golkar seluruh kabupaten/kota di Jabar melalui Rapimda Partai Golkar pada 26 April 2017, di Kabupaten Karawang. 

"Kita meminta DPP segera mengeluarkan surat rekomendasi, karena Dedi Mulyadi diusung pada Pilgub Jabar sesuai dengan mekanisme partai," kata Doni, pengurus Partai Golkar Kabupaten Bandung. 

Selain mendesak DPP Golkar segera mengeluarkan surat rekomendasi pencalonan Dedi Mulyadi, ribuan kader Golkar se-Jabar juga menuntut agar DPP tidak melakukan politik transaksional, karena tindakan itu tidak sesuai dengan marwah Partai Golkar. 

Politik transaksional itu sendiri disinggung menyusul telah beredarnya surat rekomendasi "bodong" DPP Golkar yang mencalonkan selain Dedi Mulyadi pada Pilgub Jabar.

"Suara Golkar suara rakyat, bukan suara elit. Jangan sampai Golkar tergadai oleh politik transaksional, karena Golkar milik rakyat," kata dia. 

Reaksi keras ribuan kader Golkar itu merupakan bagian kekecewaan para kader terhadap DPP yang hingga kini tidak mengeluarkan surat rekomendasi untuk Dedi Mulyadi, ditambah dengan beredarnya surat rekomendasi bodong.