Karawang.- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengungkapkan, ada komunikasi yang belum tuntas antara TNI, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian Indonesia.

Dalam pernyataan di Jakarta, Minggu, Wiranto katakan, informasi dari Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, tentang ada instansi di luar TNI dan Kepolisian Indonesia yang akan membeli 5.000 senjata standar TNI, tidak pada tempatnya dikaitkan dengan ekskalasi kondisi keamanan saat ini. (24/9).

Hal itu, kata dia, karena ada komunikasi antar institusi yang belum tuntas. 

"Setelah dikonfirmasikan kepada panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia, kepala BIN, dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PT Pindad oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen," jelasnya. Penjelasan tambahannya, ke-500 senjata itu juga bukan senjata standar militer. 

Pengadaan seperti ini ijinnya bukan dari Markas Besar TNI tetapi cukup dari Markas Besar Kepolisian Indonesia. Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan presiden. 

"Berdasarkan penjelasan ini diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas isu itu," kata Wiranto.

Jumat lalu (22/9), Nurmantyo menjadi tuan rumah silaturahmi dengan para senior TNI, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. 

Hadir sejumlah tokoh puncak TNI pada masanya, di antaranya Jenderal TNI (Purnawirawan) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Endriartono Sutarto), Laksamana TNI (Purnawirawan) Widodo AS, Jenderal TNI (Purnawirawan) Agum Gumelar, Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Prabowo Subianto, dan lain-lain. 

Pertemuan itu dibuka untuk jurnalis yang diijinkan ada di dalam aula di mana gelaran itu dilaksanakan, dan boleh mengikuti semua acara dari awal hingga akhir. 

Di antara butir yang dikatakan Nurmantyo adalah informasi bahwa ada instansi di luar TNI dan Kepolisian Indonesia yang mengakuisisi 5.000 senjata. Sesudah ini dilontarkan sebagian media massa, polemik terjadi.