728x90 AdSpace

iklan
Rabu, Oktober 18, 2017

Adawww Akibat PDAM ,Tiga Pejabat Karawang Resmi Digugat LBH Kahmi

KARAWANG -. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Karawang secara resmi telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Bupati Karawang, Ketua Komisi B DPRD Karawang, Direktur Utama dan Direktur Umum PDAM Tirta Tarum Karawang di Pengadilan Negeri Karawang.

Laporan tersebut dilakukan pada, Rabu (18/10) di Pengadilan Negeri Karawang.

Kuasa Hukum Masyarakat dari LBH KAHMI Karawang, Mohammad Diro Masbang,SH yang menyampaikan secara resmi LBH sudah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Bupati Karawang, Ketua Komisi B DPRD Karawang, Direktur Utama dan Direktur Umum PDAM Tirta Tarum Karawang, di Pengadilan Negeri Karawang.

"Dengan Nomor Perkara Gugatannya 64/Pdt.G/2017/PN.Kwg tertanggal 18 Oktober 2017," kata Diro.

Diro mengungkapkan gugatan tersebut diajukan atas dasar adanya dugaan perbuatan melawan hukum atas SK Bupati Nomor 539/Kep.473-huk/2015 tentang pemberhentian dengan hormat Direktur Umum PDAM Kabupaten Karawang dan SK Bupati Nomor 539-kep.474-huk/2015 tentang pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PDAM Kabupaten Karawang.

Lanjut Diro,  kedua SK tersebut dinilai telah melawan ketentuan  hukum yang diatur dalam Perda Karawang No. 6 tahun 2010 tentang PDAM dan Permendagri No 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM.

"Dan harapan saya, agar Pengadilan Negeri Karawang, dalam hal ini Majelis Hakim yang nantinya akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat juga mengungkap fakta-fakta adanya perbuatan melawan hukum dimaksud," tambahnya.


Sebelumnya, Ketua LBH KAHMI Karawang, Ferryanto Pilliang, mengatakan, LBH menggugat karena dugaan adanya melawan hukum atas SK Bupati Nomor 539/Kep.473-huk/2015 tentang pemberhentian dengan hormat Direktur Umum PDAM Kabupaten Karawang dan SK Bupati Nomor 539-kep.474-huk/2015 tentang pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PDAM Kabupaten Karawang.

"Kami menilai SK tersebut sudah melanggar hukum. Sebagaimana diatur dalam Perda No 6 tahun 2010 dan Permendagri No 22 tahun 2007 tentang pejabat sementara" katanyam

Kata dia, SK Bupati tersebut berlaku untuk enam bulan dan sudah habis pada tahun 2016. Namun sekarang sudah sampai 2017 masih tetap menjabat direksi PDAM.

"Jelas ini ada kerugian uang negara akibat SK bupati tersebut. Kami hitung untuk Dirut dan Dirum saja dari Januari 2016 kerugian uang negara sekitar lebih kurang Rp3 miliar. Belum kerugian yang lain-lain non material," jelasnya.

Penulis:OCA
Editor: As
  • Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Adawww Akibat PDAM ,Tiga Pejabat Karawang Resmi Digugat LBH Kahmi Rating: 5 Reviewed By: PELITA KARAWANG