Karawang-.Saat ini kehidupan makin penuh warna-warni,intrik  dan politik tak patut sering  dijumpai.Cipta kondisi tersebut tak sedikit ditempuh oleh oknum-oknum yang memainkan peran dan tipu dayanya (cerdas dan licik,red)hingga berujung hasil azaz manfaat.Sikap tak bernorma itu pun tak melulu untuk mencari uang namun adakalanya demi  sensasi pribadi dan kelompoknya serta kepuasan. (14/10).
Hasil gambar untuk tukang panci keliling naik motor


Kondisi yang ada kerap tergambarkan oleh pelaku-pelaku yang menganggap dirinya bisa atasi lalu mencari kesempatan demi sebuah manfaat walau  nyatanya "Menari diatas luka orang lain".Untuk itu,kepada penegak hukum di tanah Karawang mesti berhati-hati menghadapi pelaku-pelaku kelas demikian karena mereka suka memainkan peran (dalang,red),ujar narasumber.

Saya bukan praktisi hukum tetapi bagian dari warga yang mau patuh dan taat kepada hukum,namun akhir-akhir ini telah mengemukan satu persoalan belum pasti bahkan bias malah diledakan yang berakibat kegaduhan,ucap Abul Karim,seorang warga asal Karawang,berdomisili di Tempuran.

Saya sangat setuju apa yang disampaikan pak Presiden lewat berita yang diterbitkan PEKA,"Awas jangan percaya medsos tapi saring isinya.Karena hoak-hoak dan adanya ketidakadilan hukum  adalah pemicu kegaduhan",ucap narasumber,yang mengutip pernyataan Jokowi beberapa pekan lalu di Yogyakarta.

Kemudian katanya,hadirnya penegak hukum dilevel desa yang berwujud Babinsa AD atau Polisi,selain diharapkan bisa menjalankan tupoksi secara utuh juga diminta bisa memfasilitasi manakala ada persoalan dan pemerasalahan hukum dialami warga binaanya,(selama bisa bisa dan tak menyalahi hukum,red).

Bilamana ada seorang warga yang telah melanggar hukum tetapi dalam tingkatan atau kapasitasnya masih bisa dituntaskan dalam internal desa,sebaiknya dituntaskan secara musyawarah demi mufakat jangan main lanjut-lanjut terus.Dan patut dicatat oleh pihak penegak hukum yang kehadirannya untuk melindungi dan mengayomi warga,tak sedikit oknum-oknum kerap bermain peran dengan tujuan dan maksud hanya kepentingan pribadi dan golongan semata,tambahnya.

Adanya Program Desa Sadar Hukum di Jawa Barat,sambungnya.Salah satunya bertujuan agar warga melek hukum dan bermaksud akhir agar setiap warga taat dan patuh kepada hukum,tidak mempermainkan hukum dan tidak pula merasa dirinya sebagai penegak hukum serta tidak memanfaat berlakunya hukum atau aturan demi kepentingan pribdi atau merugikan orang lain. Selanjutnya,di mata hukum dari presiden sampai tukang gebot adalah sama dan wajib menerima dan menghormati apapun keputusan hukum.Maka sangat tepat bilamana naik motor dijalan raya,dari tukang panci sampai kepada polisi pun harus memiliki SIM,karena aturan miliki surat izin tersebut berlaku untuk setiap pengendara (warga negera,red),yang sudah dewasa dan mengendari kendaraan  dijalan raya bukan sepeda motor didalam rumah ditanya SIM,mungkin yang paling tepat adalah mana BPKB dan STNK kendaraan anda,sindirnya.

Yang saya tahu hukum itu jelas,tidak berlaku surut dan mengikat serta berisikan keadilan bukan kewenang-wenangan.Maka lawan dan hajar orang mempermainkan hukum demi menghakimi orang lain ,pungkas Karim.