Pihak Legislative Karawang Jangan Hanya Bisa Membuat Repot Eksekutif

0

Karawang-.Perjalanan Tupoksi pengawasan dari  pihak legislative kepada eksekutif mesti tajam dan diharapkan bisa terfokus kepada subtansi yang ada,alias tidak ngawur juga tak mengada-ada terlebih saat ini rakyat sudah bisa menilai mana yang sudah benar bekerja sesuai koridor kerjanya masing-masing atau menyimpang.Artinya,adanya sebuah keritik wajib dibarengi dengan menunjukan kebenaran,memberikan solusi,nait baik menjadi utama.Harapan seperti itu pun bukan hanya kepada anggota dewan melainkan tertuju kepada" elemen atau komonitas pemerhati yang selama ini kerap soroti kinjeja pemerintah daerah Karawang".(04/10/2017).


Selain subtansinya harus jelas,juga saat vokalis DPRD  sampaikan keritikan lewat media masa atau berdialog dengan pihak eksekutif di rapat perkomisi ataupun di Badan Anggaran (Banggar) harus realistis dan tepat sasaran.Jangan karena ada kepentingan dari seorang anggota dewan atau ada aduan dari kelompok tertentu tak semestinya pihak eksekutif dibuat repot selalu.

Jika menyorot satu subtansi kurang tepat itu wajib tajam bukan pula mengancam tetapi konstruktif dan obyektif,manakala sumber kabarnya berasal dari bawah itu pun harus terpercaya bukan dari sebuah rekayasa karena merasa teraniyaya(akibat tak kebagian,red)lalu berupaya mengkelabui kebenaran demi sebuah keberpihakan.Karena tak selamanya pihak eksekutif itu salah dan legislative selalu benar,hadirnya sebuah lembaga (perekumpulan,red) wajib bisa memanusiakan manusianya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang bermartabat. 

Jika saja peristiwa kurang bagus kerap terjadi di Kabupaten Karawang maka sangat memungkinkan pihak yudikatif jadi repot bekerja bab bermunculan segudang persoalan dan sederet permasalahan padahal itu bermula prasangka atau praduga belaka dan klimksnya rakyat dibuat bingung.

Disahkannya perubahan anggaran 2017 dihari ini,Rabu,(4/10),adalah bisa disebut awal pembangunan dipenghujung tahun oleh pihak eksekutif,dan sangat diharapkan pihak legislative dan yudikatif berkerja sesuai tupoksinya secara jelas dan tak berpihak atau termakan isu murah meriah(harus ada alat bukti,red).Eksekutif sebagai pihak penyelenggara dan pelaksana pembangunan tentunya sangat membutuhkan kenyaman bekerja dan sebuah kemitraan yang baik dari semua komponen tak terkecuali dari kontrol sosial diluar yudikatif dan legislative.

Bisa dikatakan ketuk palu untuk perubahan anggaran 2017 Kabupaten Karawang sedikit terlambat akibat oleh gangguan yang sifatnya non teknis dan itu pun tidak terlalu mendasar,tetapi wajib dievaluasi oleh pihak Setwan dan badan kepegawaian daerah termasuk Sekda karena berdampak kurang pantas dan semestinya terjadi.

Kearifan,keseriusan dan kebijakan Bupati Karawang sangat dibutuhkan selain diperlukan mengedepankan ketegasan kepada bawahannya sebagai pelaksana anggaran.Itu semua semesti dinyatakan bukan sebatas bicara keras tanpa kelas tetapi harus berkwalitas dan kapasitas sebagai Bupati pembina PNS harus ditunjukan demi bisa mempertanggungjawabkan nota persetujuan bersama perubahan anggaran tahun 2017 dikemudian hari.

Serapan anggaran tinggi mesti tercapai bukan berwujud silpa  menjadi biasa.Masih lemahnya serapan dibeberapa OPD pada anggaran sebelumnya bisa dikatakan tanda ketidakmampuan,itu jangan dibairkan namun berikan rakyat kebahagian bukan hiasan angka dan angka tanpa makna.

Disisi lain masih minimnya penggalian pajak dan retrubusi dari berbagai sektor utama perizinan dan perpakiran yang masih tidak jelas tata kelolanya,dibidang pariwisata dan budaya banyak yang belum tersentuh,lemahnya penegakan Perda padahal segudang Perda telah dibuat untuk menunjang peingkatan PAD,makin tingginya angka pengangguran,kriminalitas,penggunaan narkoda,makin terlilitnya ekomomi warga pedesaan yang terjerat sistem pengelolan keuangan liberal dan kapitalis,belum lagi persoalan tenaga kerja dan kerusakan insfratruktur serta seterusnya.Segudang masalah saat ini masih memghantui masyarakat Karawang utama terjadi dipedesaan dan beberapa titik diperkotaan,kedepan mesti ada kesimbangan dan kesinambungan pembangunan antara di desa dan perkotaan.Keberpihakan Pemda membela rakyat harus lebih jelas bukan hanya bisa menjual program tanpa rencana pasti dan ketidakpastian.Untuk hasil-hasil pembangunan bukan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang atau komonitas yang berkelas namun semua komponen masyarakat wajib menikmati sekecil apapun dari pencapaian dari pembangunan dengan tidak lupa dan melupakan pemberdayaan sumber daya manusia/warga.Karena pada realitasnya income perkapita warga Karawang masih dibawah harapan,dan masih lemahnya IPM pun wajib menjadi target Pemda demi stabilitas keamanan dan ekokomi.

Hasil gambar untuk dprd karawangDilapangan perlu difaktakan bukan diceritakan capaian angka IPM Kabupaten Karawang yang  konon katanya sudah memberikan kesejahteraan kepada rakyat.Tak baik pihak eskekutif dan legislative percaya penuh kepada data dan angka semata karena selama ini banyak temuan membuktikan,angka dan data yang terpampang di OPD -OPD tertentu banyak kurang tepat misal jumlah angka kemiskinan,pengangguran atau data lainnya.Akibatnya dari ke tidak sesuaian data dan angka dengan fakta lapangan bisa dibuktikan masih banyaknya kegiatan pendidikan,kesehatan,perekonomian,perdaganan juga kemanusian tidak tepat sasaran alias salah kamar misal Program Rasta,PKH,Rutilahu,dan KIS. 

Redaksi
Posting Komentar