Sabarrr Pak Kades,Pasti Bisa Dicairkan Untuk Dana Bagi Hasil Tapi Tunggu Keluar Dulu Perbupnya

0
Karawang, - Dana Bagi Hasil ( DBH) pajak dan retribusi daerah,jadi perbincangan sejumlah Kepala Desa.Pasalnya,setelah muncul pernyataan besarannya turun tahun ini dari Rp 50,2 Milyar menjadi Rp 40,7 Milyar yang akan mengguyur Desa, santer kabar terakhir bahwa DBH yang alokasinya untuk non fisik tersebut naik setelah Bupati keluarkan pernyataan sekitar Rp 60,2 Milyar saat Apel 3 Pilar.(12/10).

Wakil Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia ( Apdesi) Karawang, R Ombi mengatakan,DPMPD sempat keluarkan pernyataan bahwa dari BPKAD, DBH tahun ini pagunya hanya Rp 40,7 Milyar, angka ini jelas menurun ketimbang tahun sebelumnya yang Rp 50,2 juta.Jika demikian, Apdesi akan mendesak penjelasan lebih jauh kaitan besaran yang menurun tersebut, karena disisi lain pajak- pajak dan retribusi yang masuk justth besar dan meningkat. Belum terjawab soal ini, Bupati Karawang disela- sela acara sosialisasi 3 Pilar, mengatakan bahwa DBH tahun ini angkanya Rp 60 Milyar, jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hanya saja sebut Ombi, sejauh ini masih di diskusikan kaitan munculnya angka- angka tersebut,apakah sudah sesuai UU Desa dimana plotnya 10 peraen dari dana yang didapat Pemkab ? " DPMD bilang Rp 40,7 Milyar, kemarin Bupati bilang Rp 60,2 Milyar, mana yang sesuai aturan sebenarnya," Ungkapnya.


Wakil Ketua Apdesi asal Kecamatan Cilebar ini menambahkan, dalam regulasi, DBH tetap akan di cairkan dua tahap sebagaimana UU yang ada, tidak bisa dicairkan setahap sekaligus. Bahkan, jika jelang akhir tahun, potensi luncuran loncat tahun kembali terjadi. Tapi diharapkan semuanya bisa cepat menyelesaikamnya dengan alokasi yang masih diperbincangkan, seperti untuk Linmas, Upas, Bendahara Desa, Operator, Centeng atau Upas dan tambahan baru ditahun ini yaitu Bintek Desa, Pemeliharaan Kantor Desa dan  pemulasaraan Jenasah.

" DBH gak bisa di cairkan satu tahap, karena di UU harus 2 tahap, kalau melihat waktu ya memang bakal luncuran lagi ketahun berikutnya," Ungkapnya saat di Tempuran.

Kabid Pemerintahan dan Pemberdayaan Desa DPMPD Karawang, Budiman Ahmad mengatakan, Dana Bagi Hasil ( DBH) masih belum keluar Perbupnya, namun ia ingatkan bahwa DBH tahun 2016 saja, masih menyisakan 21 Desa yang belum menyerap luncurannya ditahun ini, alasannya adalah klasik yaitu soal SPJ yang belum tuntas. Karenanya, jangankan DBH tahun 2017 yang direncanakan cair November - Desember setelah Perbup diupayakan terbit Oktober ini, ke 21 Desa yang belum menerima luncuran akibat SPJ belum tuntas, juga berpotensi terancam tidak bisa di cairkan untuk tahun 2017 ini. Adapun alokasi DBH tahun 2017 sendiri masih sama dengan tahun sebelumnya walaupun dalam diskusi bersama komunitas Kepala Desa ada selipan tambahannya, yaitu   untuk tambahan insentif Linmas, Bendahara Desa,Jasa Layanan Kantor atau upas. Sementara item hasil diskusi antara lain untuk pemulasaran Jenasah, Pemeliharaan kantor Desa mengingat sudah banyak yang rusak dan penyelenggaraan Bintek Mandiri sesuai kebutuhan desa- desa. Semua itu masih belum final, karena masih dalam tahapan diskusi dan perbupnya belum keluar. Semoga saja, Oktober ini terbit sehingga November bisa cair tahap 1 dan Desember cair tahap 2 tanpa harus luncuran ke tahun berikutnya lagi, " Ada 21 Desa yang luncuran DBH tahap 2 tahun 2016 saja belum diserap akibat SPJ tahap 1 juga belum masuk," ungkapnya.

Pewarta: Ruri
Editor: Farida
Posting Komentar