BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, bahwa anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat masih terbilang wajar dan proporsional.
"Tidak ada biaya yang tinggi tapi yang ada biayanya proporsional,"tegasnya kepada wartawan di gedung Sate Bandung, Senin (13/11/2017) 
Aher mengungkapkan, penetapan dana Pilkada sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) sehingga seluruh anggaran yang dikeluarkan selama pilkada bisa dipertanggung jawabkan dengan baik. Sejauh ini mekanisme pengawasan anggaran Pilkada Jawa Barat dilakukan dengan baik. 
"Jangan ragukan Jawa Barat, selama ini pengawasan anggaran Pilkada dilakukan dengan baik,"ungkap Aher.
Aher mengakui memang Pilkada membutuhkan biaya yang tinggi karena tergantung dari jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut. Dia mencontohkan jika penduduknya hanya 2,5 juta jiwa pasti biayanya kecil. Sedangkan Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 47 juta jiwa tentu membutuhkan biaya Pilkada yang tinggi. 
"Tapi tetap proporsional sesuai dengan jumlah penduduk yang akan melaksanakan Pilkada. Karena perhitungannya dikalikan dengan jumlah penduduk yang ada," tuturnya. 
Seandainya dilakukan secara minimalis dalam penyelenggaraan pilkada ditakutkan akan mengganggu kelancaran pelaksanaan hajatan demokrasi lima tahunan tersebut.
"Justru kalau mengurangi anggaran kita khawatir Pilkada tidak berjalan dengan baik,"tutur Aher
Lebih jauh Gubernur Jabar menambahkan biaya pilkada Jabar tidak berbeda jauh dengan penyelenggaraan periode sebelumnya yaitu sekitar Rp1,1 triliun sedangkan untuk periode 2018 hampir mencapai Rp 1,6 triliun.
"Sekarang seluruh atribut dibikin oleh KPU, bebeda kalau dulu dibikin masing-masing kan. Saya kira biaya pilkada Jawa Barat sudah biaya moderat,"pungkasnya.