Karawang,-Banyak yang berspekulasi aksi monitoring dan pemotretan yang dilakukan BKPSDM adalah upaya meredam Demo honorer K2,bahkan di isukan jadi wacana pemberkasan akhir untuk honorer siap-siap CPNS. Sayangnya,kabar itu ditepis intansi kepegawaian tersebut. Pasalnya,membengkaknya jumlah honorer baru yang diangkat tanpa mengindahkan edaran Bupati, menjadi dasar sejumlah pejabat BKPSDM tersebut turun gunung melakukan pemetaan ulang.(09/11/2017).

Monitoring Lapangan,Pejabat BKPSDM Karawang Malah Kena Semprot Honorer Guru,Ini Permaslahannya

Kabid Pengadaan BKPSDM, Taopik mengatakan, menepis beragam spekulasi atas kehadiran para pejabat BKPSDM mengundang semua honorer di setiap Kecamatan, itu berawal adanya aksi damai dari komunitas kesehatan yang menuntut peningkatan status dan kesejahteraan, awalnya sebut Taopik, jumlahnya hanya 240 orang saja,  tapi seiring berjalannya waktu jadi 700 an, berarti surat edaran bupati kaitan larangan pengangkatan honorer selama ini dilanggar. Itu di Kesehatan, belum dilingkungan pendidikan dan instansi lainnya, karena dasar itulah sambung Taopik,  pihaknya melakukan monitoring, karena BKPSDM hanya ingin tahu saja,honorer itu diangkat oleh siapa,honornya berapa, dimasukkan dalam program/kegiatan apa, kontraknya berapa bulan, dan sebagainya."Dasarnya karena edaran Bupati ini banyak dilanggar, maka kita monitor ingin tahu persoalan honorer dilapangan," Ujarnya.

Baginya, sebut Taopik, monitoring yang dilakukan pihaknya di asumsikan apapun tidak jadi masalah,  justru BKPSDM ini merasa kasihan, karena para honorer selama ini diberikan informasi yang keliru.Tapi dengan pemberian infornasi semacam ini, sekarang setidaknya para honorer ini jadi paham."Kegiatan kami di asumsikan apapun, bagi saya gak jadi masalah pak," Ujarnya.


Lebih jauh Ia menambahkan, soal wacana demo honorer K2 juga ia persilahkan,karena itu hak dan sama sekali BKPSDM tidak pernah melarangngnya,baik ke Istana apalagi ke Pemkab, tapi ia ingatkan,  kira-kira apa yang mau didemo,apalagi muaranya ke Pemkab, sebab Pemda hanya sebaagi pelaksana teknis di lapangan, sementara masalah pengangkatan CPNS itu jadi urusan pusat dan ia masih yakin, para honorer ini sudah sangat paham." Kalau demo ya kita gak larang, mangga wae,  tapi apa yanf mau di demo, karena Pemkab hanya pelaksana teknis di lapangan," Ungkapnya.