BANDUNG-Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono menegaskan setiap prajurit yang akan terlibat langsung dalam percaturan politik khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus mengundurkan diri terlebih dahulu.
Dia menyebutkan, selama prajurit tersebut memiliki identitas sebagai tentara maka tidak boleh baik secara tidak langsung maupun langsung terlibat unsur politik.
"Setiap prajurit yang akan mencalonkan diri atau maju pada Pilkasa nanti, maka wajib mundur dari identitasnya sebagai TNI,"tegas Mulyono kepada wartawan di Bandung, Selasa (28/11/2017)
Mulyono mengatakan dalam kampanye pilkada pun tidak boleh menggunakan fasilitas maupun atribut militer. Jika kedapatan menemukan hal tersebut di lapangan, maka pihaknya tidak segan-segan untuk menindak tegas.
"Kami akan tindak tegas jika kedapatan ada fasilitas militer yang digunakan untuk kampanye,"tegas Mulyono.
Ditanya soal kekhawatirannya kehilangan kader terbaik yang mencalonkan diri atau yang terjun langsung di dunia Politik. Mulyono mengaku tidak menghawatirkan hal itu, pasalnya TNI sudah memiliki program kaderisasi yang baik sehingga tidak akan berkurang kader-kader terbaiknya.
"Kalau dibutuhkan untuk kepentingan negara masa saya mencegahnya. Ya silahkan, TNI masih memiliki kader yang hebat-hebat melalui program kaderisasinya,"pungkasnya.